Kritik Insentif Rp6 Juta untuk SPPG Nonaktif, DPR: Cacat Logika dan Pemborosan Anggaran

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemberian insentif Rp6 juta per hari kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditutup sementara.

Ia menilai, kebijakan tersebut bukan sekadar cacat logika, tetapi telah menjadi skandal moral dan penghinaan terhadap nalar publik.

Menurutnya, di tengah gencarnya pemerintah menggaungkan efisiensi anggaran, justru terjadi kontradiksi ketika dana negara tetap digelontorkan untuk unit yang tidak beroperasi karena pelanggaran.

“Di satu sisi pemerintah berbicara penghematan, namun di sisi lain anggaran dihamburkan untuk membiayai unit bermasalah,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu, 29/4/2026.

Charles juga menyoroti kondisi sosial yang dinilai lebih membutuhkan perhatian, seperti nasib guru honorer dan terbatasnya lapangan pekerjaan bagi generasi muda. Ia mempertanyakan kebijakan yang dinilai tidak sensitif terhadap prioritas kebutuhan masyarakat tersebut.

Lebih lanjut, ia menilai, tidak masuk akal jika pihak yang lalai hingga menyebabkan kasus keracunan justru tetap menerima insentif harian. Menurutnya, hal itu mencerminkan kegagalan serius dalam tata kelola pelayanan publik.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Jaminan Sosial itu mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, jumlah dapur SPPG yang ditutup mencapai 3.778 unit, bukan 1.720 seperti yang disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Jika seluruh SPPG bermasalah tersebut ditutup selama dua pekan, negara berpotensi menghemat hingga Rp317 miliar.

Ia menegaskan, anggaran sebesar itu seharusnya dapat dialokasikan untuk sektor yang lebih mendesak, seperti pendidikan atau peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan di garis depan.

Komisi IX DPR RI, kata Charles, akan meminta penjelasan dari Kepala BGN dalam rapat kerja mendatang guna mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut. Charles menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya bertujuan untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia, bukan menjadi ajang pembagian proyek.

“Jangan sampai tujuan utama untuk meningkatkan gizi rakyat justru dikorbankan oleh manajemen yang buruk,” pungkasnya.*