PDI Perjuangan Kritik Usulan KPK soal Pengawasan Kaderisasi Parpol, Dinilai Terlalu Jauh Mengintervensi

FORUM KEADILAN – Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembentukan lembaga pengawasan kaderisasi partai politik (parpol). Ia menilai, gagasan tersebut berpotensi mengintervensi kewenangan internal partai.

Menurut Andreas, proses kaderisasi merupakan domain penuh partai politik yang tidak seharusnya dicampuri oleh pihak eksternal, termasuk lembaga negara.

“Kaderisasi itu wilayah otoritas partai. Usulan ini terlalu jauh mengintervensi wilayah otoritas partai,” kata Andreas kepada wartawan, Selasa, 28/4/2026.

Ia juga mengaku belum memahami secara jelas konsep lembaga yang diusulkan KPK tersebut. Andreas mempertanyakan urgensi pembentukan lembaga pengawas kaderisasi parpol.

“Saya nggak mengerti apa yang dimaksud dengan Lembaga Pengawas Kaderisasi Parpol. Karena kaderisasi itu wilayah otoritas parpol,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK mengusulkan adanya mekanisme pengawasan dalam proses kaderisasi partai politik sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem politik dan pencegahan korupsi. Usulan tersebut muncul dalam kajian kelembagaan yang disusun KPK terkait tata kelola partai politik di Indonesia.

Jubir KPK Budi Prasetyo menjelaskan, dalam kajian yang dilakukan Direktorat Monitoring tahun 2025, salah satu yang menjadi sorotan adalah belum adanya peta jalan pendidikan politik yang terintegrasi antara pemerintah dan partai politik.

KPK menilai, lemahnya integrasi antara proses rekrutmen dan sistem kaderisasi partai juga menjadi salah satu pemicu praktik mahar politik.

“Belum tersedianya lembaga pengawas khusus dalam proses kaderisasi, pendidikan politik, serta pengelolaan keuangan partai yang memperbesar risiko penyimpangan,” kata Budi kepada wartawan, Sabtu, 25/4.*