Novel Baswedan jadi Wakil Kepala Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara

FORUM KEADILAN – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Novel Baswedan menjadi Wakil Kepala Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara.

Adapun fokus dari Satgassus ini adalah mendampingi kementerian dalam meningkatkan penerimaan negara di berbagai sektor.

Diketahui, lewat keterangan tertulis, dikutip Senin, 16/6/2025 Kepala Satgassus diduduki oleh Herry Muryanto. Kemudian anggotanya adalah mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah berpengalaman menangani kasus korupsi dan ahli pada tata kelola pemerintahan, serta yang sebelumnya tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi.

Salah satu anggota Satgassus Yudi Purnomo Harahap mengungkapkan bahwa pihaknya sudah selama enam bulan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian. Dia antaranya Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Satgassus secara langsung melihat situasi lapangan, tepatnya di Pelabuhan di Jawa Timur pada 7-9 Mei 2025 dan Pelabuhan Benoa Bali pada 11-13 Juni 2025

Yudi menyebut, sebagai ketua Tim Satgassus Sektor Perikanan, Hotman Tambunan sudah memetakan bahwa di sektor perikanan masih ada potensi meningkatkan pendapatan negara. Dengan demikian, Satgassus mendampingi para stakeholder lintas instansi, lembaga, dan kementerian, baik pusat hingga daerah, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Perhubungan RI, serta pemerintah provinsi.

“Satgassus berusaha untuk memetakan masalah dan menawarkan serta mengawal solusi agar PNBP di sektor perikanan meningkat,” ujar Yudi Purnomo lewat keterangan tertulis.

Satgassus sendiri sudah melakukan kunjungan pada 2 pelabuhan perikanan, di antaranya Pelabuhan Perikanan Mayangan di Probolinggo, Jawa Timur dan Pelabuhan Perikanan di Benoa, Bali.

Pada kunjungan tersebut, Satgassus menemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan demi meningkatkan PNBP, antara lain masih banyak kapal-kapal penangkap ikan di bawah dan atau di atas 30GT yang menangkap ikan di atas 12 mil laut, namun belum memiliki izin penangkapan ikan.

“Dengan demikian, atas ikan hasil tangkapan kapal tak berizin tersebut tidak dapat dipungut PNBP-nya. Beberapa kapal tersebut memang telah mengajukan perizinan tetapi masih terkendala dan membutuhkan waktu yang relatif cukup lama,” pungkas Yudi.*