Membludak, Wamenaker Akui Prihatin Soal Insiden Job Fair Bekasi

FORUM KEADILAN – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menanggapi soal membludaknya jumlah pencari kerja dalam acara job fair yang digelar di Kabupaten Bekasi. Ia menyebut kejadian tersebut sebagai hal yang memprihatinkan dan perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.

“Ya, ini juga memprihatinkan ya. Job fair itu begitu luar biasanya, ekspektasi masyarakat dalam mencari lapangan pekerjaan. Dan itu, kami prihatin atas kejadian itu,” katanya, saat ditemui di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Jumat, 30/5/2025.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bekasi. Meski demikian, ia tetap mengapresiasi niat baik penyelenggara dalam membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Mereka harus bertanggung jawab terhadap hal itu. Tapi saya yakin, niat Pemerintah Bekasi itu kan punya niat baik membuka job fair, menyediakan lapangan pekerjaan yang kalau tidak salah sebanyak 2.000 sampai 2.500 lowongan. Ternyata yang datang itu puluhan ribu, sekitar 25.000 orang. Sepuluh kali lipat dari kapasitas yang tersedia,” jelasnya.

Dengan jumlah peserta yang jauh melampaui kapasitas lokasi, Immanuel menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan ke depan.

“Kita tidak bisa saling menyalahkan, tapi ini menjadi koreksi kita sebagai pemerintah,” imbuhnya.

Mengenai dugaan pernyataan dari salah satu HRD perusahaan peserta job fair yang menyebut keikutsertaan mereka hanya sebagai formalitas, Immanuel menyebut tindakan HRD tersebut kurang ajar.

“Nah itu enggak bertanggung jawab. Saya minta HRD-nya untuk segera dipecat itu,” tegasnya.

Menurutnya, pernyataan tersebut sangat tidak pantas, apalagi dalam konteks acara yang menyangkut nasib banyak pencari kerja.

“Kenapa? Karena itu pernyataannya kurang ajar. Masa formalitas? Jangan bikin job fair kalau begitu. Berarti dia ngada-ngada tuh. Nama perusahaannya siapa HRD itu?” tegasnya.

Ia juga menegaskan akan ada langkah investigasi jika diperlukan untuk menelusuri lebih jauh pernyataan tersebut.

“Kalau seandainya butuh investigasi, kita investigasi. Ya wajib dong (penelusuran) enggak boleh itu. Karena itu kumpulan masyarakat atau rakyat yang ingin mencari kerja. Kemudian berarti ada sebuah kebohongan di situ. Sampai HRD ngomong begitu, kurang ajar itu,” tutupnya.*