Pengamat: Kehilangan Ruh Reformasi, KPK Jadi Alat Reproduksi Status Quo

FORUM KEADILAN — Pengamat Politik dari STISNU Nusantara Tangerang Abdul Hakim menilai, arah pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini tengah mengalami kemunduran serius, ditandai dengan pelemahan lembaga antirasuah dan meningkatnya politisasi hukum.

Menurut Abdul, lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2002 semula menjadi simbol kuat komitmen reformasi Indonesia dalam memerangi korupsi. Namun dalam perkembangannya, semangat progresif KPK perlahan dikikis oleh kepentingan politik dan tekanan oligarki.

“Revisi UU KPK pada 2019 menjadi titik balik paling nyata. Status KPK yang sebelumnya independen kini dijadikan bagian dari eksekutif, dengan sejumlah kewenangannya seperti penyadapan dan perekrutan pegawai independen yang dibatasi,” ujar Abdul kepada Forum Keadilan, Minggu, 25/5/2025.

Ia menyebut revisi Undang-Undang KPK sebagai bentuk penjinakan sistematis terhadap lembaga yang selama ini berada di luar jangkauan kekuasaan.

“Alih-alih memperkuat, revisi ini justru mengendalikan KPK dari dalam,” lanjutnya.

Abdul juga menyoroti gejala politisasi penegakan hukum yang semakin menguat. Ia menilai penegakan hukum saat ini tidak lagi murni berdasarkan prinsip keadilan, melainkan cenderung digunakan sebagai alat politik.

“Figur-figur oposisi sering jadi target penyidikan, sementara dugaan korupsi di lingkaran kekuasaan justru kerap dibiarkan atau tidak tersentuh,” katanya.

Ia menyebut kondisi ini sebagai pergeseran dari perjuangan moral menjadi arena pertarungan kekuasaan.

“Insitusi antikorupsi hari ini memang masih ada, jargon reformasi masih dilantangkan, tetapi ruh dan keberaniannya perlahan hilang,” ujar Abdul.

Menurut Abdul, banyak perubahan yang hanya dilakukan di permukaan demi mempertahankan tatanan lama.

“Perubahan tetap digemakan, tapi hanya sebatas yang tidak mengganggu kenyamanan mereka yang sudah lama bercokol di puncak kekuasaan,” pungkasnya.