Singapura-Malaysia Serempak Tolak Wacana Indonesia Pajaki Kapal yang Lewati Selat Malaka

FORUM KEADILAN – Malaysia dan Singapura serampak menolak wacana Indonesia untuk memungut tarif kapal yang melalui di Selat Malaka.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia, Mohamad Hasan, menegaskan bahwa Selat Malaka dikelola berdasarkan kesepahaman bersama antara Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand. Oleh karena demikian, tidak ada satu negara yang berhak menentukan kebijakan secara sepihak.

“Apa pun yang akan dilakukan di Selat Malaka harus melibatkan kerja sama keempat negara. Itu adalah pemahaman kami – tidak bisa dilakukan secara sepihak,” ujarnya dalam sebuah Forum di Kuala Lumpur, dikutip pada Jumat, 24/4/2026.

Hasan menegaskan bahwa prinsip tersebut sudah menjadi dasar sejak awal kerja sama patrol dan pengamanan di Selat Malaka.

“Ketika kami membuat perjanjian bersama tentang patroli dan keamanan Selat Malaka, itulah dasarnya – tidak ada keputusan sepihak,” tegasnya.

Dilansir Bloomberg, Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura, Vivian Balakrishnan, menegaskan jalur transit melalui Selat Malaka dan Singapura harus tetap gratis untuk semua. Ia menekankan Singapura tidak akan mendukung upaya apapun untuk membatasi Selat Malaka.

“Hak transit dijamin untuk semua orang. Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk menutup, mencegat, atau mengenakan tarif di wilayah sekitar kami,” ujar Balakrishnan dalam sebuah wawancara stasiun TV, dikutip pada Jumat, 24/4/2026.

Selat Malaka yang berbatasan dengan Singapura, Malaysia, dan Indonesia adalah jalur perdagangan utama untuk energy dan barang antara Samudra Hindia dan Pasifik dan dianggap sebagai titik ekonomi utama, mirip dengan Selat Hormuz, terusan Suez dan Panama.

Presiden Prabowo Subianto pada 8 April 2024 juga sempat menyoroti posisi Indonesia di sepanjang Selat Malaka, hingga Selat Sunda dan Makassar, yang menurutya dilalui oleh 70 persen energi dan perdagangan Asia Timur.

Balakrishnan menjelaskan ekonomi bergantung pada perdagangan. Tetapi, jalur perdagangan bebas harus tetap dipertahankan.

“Kita semua adalah ekonomi yang bergantung pada perdagangan. Kita semua tahu bahwa menjaga jalur perdagangan tetap terbuka adalah demi kepentingan kita,” kata Balakrishnan.

“Intinya di sini adalah bahwa ketiga negara memiliki kepentingan strategis dan selaras secara strategis dalam menjaga jalur perdagangan tetap terbuka. Itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh di banyak tempat lain,” lanjutnya.

Balakrishnan kembali menegaskan kebijakan jalur perdagangan bebasnya sudah disampaikan kepada Beijing dan Washington. Saat ditanya apakah Singapura pernah ditekan oleh negara lain untuk mengubah posisinya.

“Belum, bagi kami,” jawab Balakrishnan.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, terpikir untuk memungut pajak terhadap jalur pelayaran di Selat Malaka, seperti yang ingin dilakukan oleh Iran di Selat Hormuz.

Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dapat dilakukan, mengingat Indonesia selama ini mempunyai posisi perairan strategis, sebagaimana seperti yang sering disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Dan seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge, enggak tahu betul apa salah?” ujar Purbaya dalam acara Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu, 22/4/2026.

Menurutnya, konsep pemajakan terhadap jalur perdagangan dunia di Selat Malaka tersebut bisa saja dilakukan, dengan kerja sama kolektif bersama Malaysia dan Singapura yang terletak juga di kawasan tersebut.

“Sekarang Iran mau charge kapal lewat Selat Hormuz kata. Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang,” terangnya.

Walaupun demikian, Purbaya mengakui konsep pemajakan jalur tersebut belum tentu dapat dilakukan dan tidak mudah direalisasikan. Walaupun, porsi jalur perairan di Selat Malaka paling besar berada di daerah Indonesia.

“Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu. Jadi dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif, kita harus mulai main ofensif. Tapi tetap terukur,” pungkasnya. *