FORUM KEADILAN – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan usulannya terkait vasektomi atau Keluarga Berencana (KB) pria menjadi syarat sebagai penerima bantuan sosial (bansos) masyarakat prasejahtera di Jabar.
Menurut Dedi, kebijakannya ini dilakukan untuk memastikan bantuan dari pemerintah, termasuk yang berasal dari provinsi bisa terdistribusi adil dan merata.
Ia melihat, selama ini ada kecenderungan bantuan baik di bidang kesehatan, kelahiran, maupun yang lainnya seringkali terpusat hanya pada kelompok atau keluarga yang sama.
Vasektomi bakal menjadi salah satu syarat bagi masyarakat penerima beasiswa pendidikan hingga bansos lainnya. Hal ini ia lakukan lantaran menurut temuannya, banyak keluarga yang tergolong prasejahtera ternyata punya banyak anak padahal kebutuhannya tidak tercukupi.
“Jadi seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan non-tunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga,” ujar Dedi dalam acara Gawe Rancage Pak Kades jeung Pak Lurah di Bandung, Senin, 28/4/2025.
“Ada 150 ribu penerima jaringan listrik baru dari Pemprov (Pemerintah Provinsi), tapi syaratnya boleh dipasangi listrik tapi harus KB dulu,” tegas Dedi.
Dedi juga menegaskan, jangan membebani reproduksi hanya kepada perempuan saja, tetapi juga harus pada laki-laki.
“Jangan membebani reproduksi hanya ke perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi, harus laki-laki,” ungkap Dedi.
Dedi melanjutkan, kebijakan ini nantiknya bisa menjadi solusi atas permasalahan lain, di antaranya terkait angka kelahiran tinggi di kalangan keluarga kurang mampu yang berujung kesulitan ekonomi. Ia pun menyoroti keluarga tak mampu yang memiliki melakukan persalinan lewat operasi sesar, di mana biayanya tidaklah sedikit.
“Uang segitu bisa untuk bangun rumah kan. Makanya berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup, menafkahi dengan baik,” tutur Dedi.
Demi memastikan kebijakannya ini bisa berjalan sesuai rencana, ia menekankan tentang pentingnya integrasi data penerima bansos dengan data kependudukan yang harus mencantumkan informasi status kepesertaaan KB.
“Jadi ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek dulu. Sudah ber-KB atau belum. Kalau sudah ber-KB boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dulu. KB-nya harus KB laki-laku, KB pria. Ini serius,” pungkas Dedi.*
