Hasan Nasbi mengatakan Badan Gizi Nasional atau BGN berjanji akan mengecek informasi temuan KPK
“Ketua KPK memberikan informasi awal sebagai bentuk upaya pencegahan. Bukan temuan yang sudah diverifikasi atau dicek ke lapangan. Dan BGN berjanji mengecek informasi ini ke lapangan,” kata Kepala PCO Hasan Nasbi kepada wartawan, Sabtu, 8/3/2025.
Diketahui, Setyo mengungkapkan bahwa temuan KPK tersebut setelah bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana di gedung merah putih KPK, pada Rabu, 5/3/2025 lalu. Hasan menilai pertemuan bagian dari niat baik BGN mengelola MBG secara akuntable.
“BGN berniat baik mendatangi KPK supaya mendapatkan arahan agar pengelolaan APBN di program MBG bisa transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
“Ini adalah upaya BGN agar bisa tertib dan transparan sejak awal dengan melibatkan KPK. Sebab ini adalah program hasil terbaik cepat yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan Presiden Prabowo,” lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua KPK Setyo mengungkapkan hasil pertemuan dengan BGN beberapa waktu lalu dan menyampaikan kepada BGN menemukan informasi adanya pengurangan harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.
“Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif,” jelas Setyo di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 7/3/2025.
Setyo menyebut temuan itu telah disampaikan saat bertemu dengan pihak BGN agar dapat diantisipasi. Ia mengatakan bahwa Kepala BGN Dadan Hindayana menerima secara baik informasi tersebut.
“Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif,” tegasnya.
“Kami mengingatkan supaya dilakukan pengecekan, dan diterima sangat baik oleh Prof Dadan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan,” ungkapnya.
Ia mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.
“Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” kata Setyo melalui keterangan tertulis.*
