Ahmad Muzani: Check and Balance Tidak Harus dari Partai Politik

FORUM KEADILAN – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa mekanisme check and balance dalam pemerintahan tidak harus berasal dari partai politik.

Menurutnya, pers dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam memberikan pandangan kritis terhadap kebijakan pemerintah.

“Check and balance itu tidak harus dari partai politik. Pers diharapkan bisa memberikan pandangan-pandangan yang menjadi pembeda,” ujar Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 18/2/2025.

Muzani menambahkan bahwa kritik dan masukan yang diberikan oleh berbagai elemen masyarakat juga menjadi pertimbangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil kebijakan.

“Masyarakat juga berperan, dan bahkan sering kali pandangan-pandangan kritis kami dapatkan dari luar gedung ini. Pak Prabowo mendengar, melihat, dan memperhatikan semua pandangan yang dikemukakan oleh berbagai elemen masyarakat,” jelasnya.

Terkait posisi partai politik dalam sistem demokrasi, Muzani menyatakan bahwa setiap partai memiliki kebebasan dalam menentukan sikapnya, termasuk dalam mengambil peran oposisi.

“Tidak harus dari partai politik. Jika ada partai yang mengambil posisi tersebut, tentu saja silakan. Itu bergantung pada kebijakan dan keputusan pimpinan partai masing-masing,” pungkasnya.*

Laporan Muhammad Reza