Pemerintah Tegaskan Efisiensi Anggaran untuk Hidupkan Sektor Ekonomi

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi di kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Jakarta, Kamis, 13/2/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi di kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Jakarta, Kamis, 13/2/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menegaskan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan menghidupkan sektor ekonomi.

Langkah ini diambil untuk memastikan anggaran negara digunakan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Bacaan Lainnya

Hasan mengungkapkan bahwa selama ini biaya perjalanan dinas pemerintah mencapai Rp44 triliun per tahun, dengan efisiensi 50 persen, sekitar Rp20 triliun dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih produktif, seperti pembangunan 10 ribu sekolah di seluruh Indonesia.

“Kalau dihemat 50 persen, Rp20 triliun bisa digunakan untuk membangun 10 ribu sekolah,” katanya kepada wartawan di kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Jakarta, Kamis,13/2/2025.

Selain sektor pendidikan, efisiensi anggaran perjalanan dinas juga berpotensi memberikan dampak besar bagi sektor pertanian. Dana yang dihemat dapat dialokasikan untuk membeli gabah petani hingga 3 juta ton dengan harga minimal Rp6.500 per kilogram.

“Ini bisa menghidupkan sektor pertanian, atau bahkan menambah kuota subsidi pupuk. Dengan efisiensi ini, pupuk bersubsidi bisa mencapai 9,5 juta ton. Jadi, anggaran ini dialihkan untuk kegiatan produktif, bukan sekadar dihemat lalu ditabung,” ujarnya.

Hasan juga menyoroti kebiasaan penggunaan anggaran yang kurang efektif, terutama menjelang akhir tahun. Ia menilai, dalam tiga bulan terakhir sebelum tutup buku, banyak instansi yang terburu-buru menghabiskan anggaran tanpa perencanaan yang matang.

“Biasanya, di akhir tahun ada kecenderungan untuk menghabiskan anggaran. Kita familiar dengan istilah pemborosan di bulan Oktober, November, dan Desember,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengibaratkan efisiensi anggaran ini hanya seperti menghilangkan lemak tanpa mengurangi otot, yang berarti mengurangi pemborosan tanpa mengganggu kinerja. Dalam hal ini, ia pun mengapresiasi BPOM sebagai salah satu institusi yang berhasil beradaptasi dengan kebijakan efisiensi anggaran.

“Mungkin BPOM adalah salah satu institusi pertama yang menyatakan siap bekerja secara optimal dalam kondisi efisiensi anggaran. Contohnya laboratorium pengujian tetap berjalan dengan listrik dan mesin menyala saat digunakan, tetapi dimatikan ketika tidak diperlukan,” pungkasnya.*

Laporan Novia Suhari

Pos terkait