FORUM KEADILAN – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan tanggapannya terkait kebutuhan anggaran tambahan sebesar Rp100 triliun untuk program makan bergizi gratis (MBG).
Program makan gratis yang telah dianggarkan Rp71 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Tetapi, Badan Gizi Nasional (BGN) membutuhkan suntikan Rp100 triliun agar program ini dapat menjangkau seluruh target penerima.
Sri Mulyani mengatakan akan mengidentifikasi keseluruhan postur APBN dan mempertimbangkan pos-pos mana yang prioritas beserta mana yang bisa dihemat.
“Yang prioritas-prioritas, yang Pak Presiden (Prabowo) tetapkan dan akan dicapai, bagian-bagian mana yang untuk mengakomodasi kebutuhan tambahan itu, kita sedang mengidentifikasi. Kemudian, supaya bisa betul-betul sesuai dengan prioritasnya beliau dan mengurangi inefisiensi,” kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 22/1/2025.
Tetapi, ia tidak memberikan penjelasan secara rinci dari mana sumber yang akan dihemat untuk biaya makan gratis. Sri Mulyani juga tidak menjelaskan apakah ada pengurangan anggaran di pos-pos tersebut.
Ia menegaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih dalam tahap melihat kembali keseluruhan postur APBN 2025 dan mengindetifikasinya.
“Keseluruhan postur nanti kita lihat ya (untuk mengalokasikan anggaran tambahan Rp100 triliun makan gratis),” pungkasnya.
Diketahui, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa anggaran Rp71 triliun tidak cukup dan menyebut hanya ada 15 juta sampai 17,5 juta penerima makan gratis yang terlayani dengan uang tersebut.
Di sisi lain, target Presiden Prabowo Subianto jauh lebih banyak dan pemerintah menargetkan program ini dapat menjangkau 82,9 juta orang.
“Beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat,” kata Dadan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat. 17/1/2025.
Sejak pertama dilaksanakannya program MBG pada Senin, 6/1/2025, yang disalurkan ke lebih dari 650 ribu penerima manfaat di 31 provinsi. Hal ini diberikan kepada anak-anak sekolah melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pemerintah juga menargetkan penerima manfaat dapat mencapai 3 juta orang pada April 2025. Lalu, pada Agustus 2025 meningkat sampai 6 juta penerima.*
