Tetapi, Dadan menegaskan bahwa komitmen ini belum terealisasi dan masih dalam tahap pembahasan teknis, bahkan berpotensi baru terwujud dalam tiga tahun mendatang.
“Itu hal-hal yang secara teknis pun masih harus dibicarakan, belum tentu tahun ini. Bisa jadi tiga tahun lagi, kan hanya komitmen aja,” ujar Dadan di Istana Negara Jakarta, Rabu, 22/1/2025.
Dadan pun memastikan program MBG sepenuhnya didanai oleh pemerintah Indonesia melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Namun, Dadan membantah pendanaan langsung dari negara asing untuk program andalan Presiden RI Prabowo Subianto itu.
“Enggak ada namanya makan bergizi dari negara asing, enggak ada. Murni ini pemerintah Indonesia kepada rakyatnya,” katanya.
Menurutnya, dukungan teknis dari Jepang dan Cina biasanya adalah bantuan peralatan atau pelatihan walaupun hingga saat ini bantuan itu belum terealisasi.
“Itu paling technical assistant, bantuan peralatan, itu juga belum ada,” tuturnya.
Kemudian, Dadan menegaskan alokasi anggaran program ini telah dijamin oleh Prabowo dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Ia memandang, hal ini memberikan kepastian BGN dapat menjalankan program tanpa kekhawatiran terkait pendanaan.
Di sisi lain, Dadan mengatakan dana corporate social responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak digunakan untuk mendanai program MBG. CSR, menurutnya, hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung program BGN.
“CSR tidak digunakan untuk makan bergizi, tapi siapkan infrastruktur yang akan jadi mitra bagi Badan Gizi. SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) tetap dari kita, dipastikan semua itu dari APBN ya,” imbuhnya.*
