Titiek Soeharto Pantau Langsung Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto saat pembongkaran pagar laut di Tangerang, Rabu, 22/1/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto saat pembongkaran pagar laut di Tangerang, Rabu, 22/1/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Proses pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang, Banten masih berlangsung.

Bahkan, proses pembongkaran pada hari ini, Rabu, 22/1/2025  turut diawasi oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali hingga Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto.

Bacaan Lainnya

Dua kendaraan tempur LVT pun diterjunkan ke lokasi. Ali dan Titiek bertolak dari Pos TNI Angkatan Laut Tanjung Pasir menaiki kendaraan tempur LVT-7. Personel TNI Angkatan Laut (AL) pun menaiki sejumlah sea rider untuk terjun mengiringi LVT tersebut.

Selain Ali dan Titiek, terlihat juga sejumlah pejabat lainnya, di antaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.

Diketahui, pagar laut di Tangerang tersebut mencaplok wilayah pesisir pada 16 desa di 6 kecamatan. Di sana, ada sekitar 3.888 orang yang beraktivitas sebagai nelayan dan 502 sebagai pembudidaya.

Belakangan terungkap bahwa wilayah perairan yang dipagar tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Ratusan SHGB tersebut dikuasai oleh perusahaan yang ternyata terafiliasi pada pemilik Agung Sedayu Group, yaitu Sugianto Kusuma alias Aguan.

Aguan sendiri saat ini sedang mengembangkan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di wilayah Tangerang bersama dengan Salim Group.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto mendesak pemerintah untuk segera mengusut pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang, Banten.

Ia mempertanyakan pihak yang membangun, membiayai, dan memerintahkan pembuatan pagar laut tersebut.

“Moso tiba-tiba ada gitu ya 30,16 kilo kan enggak bisa dibikin 1-2 hari. Jadi ini supaya segera oleh pemerintah diketahui siapa yang bikin ini,” ujar Titiek di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 21/1.

Menurutnya, biaya pembangunan pagar laut tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp12 miliar. Namun, klaim adanya sekelompok nelayan yang secara swadaya membangun pagar laut itu dinilai tidak masuk akal.

“Kita ini dari Komisi IV sedang berusaha untuk mensejahterakan kehidupan para nelayan. Kok tiba-tiba si nelayan itu punya duit segitu gitu ya. Ini kan sangat mengada-ada,” katanya.

Titiek mengungkapkan, hingga saat ini kasus tersebut sudah lebih dari sebulan ramai diperbincangkan, namun pemerintah belum mampu menemukan pelaku di balik pembangunan pagar laut itu.

“Ini sudah lama, sudah sebulan, masa enggak dapet-dapet. Siapa sih yang bikin? Ini 30 kilometer lho, itu sama dengan separuh Jagorawi. Dan itu pagernya adanya di laut, bukan di daratan, kan susah bikinnya,” tegasnya.

Komisi IV DPR berencana menggelar pertemuan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membahas masalah tersebut. Pertemuan direncanakan berlangsung pada Rabu, 22 Januari, jika tidak ada agenda sidang kabinet.

Selain itu, Komisi IV juga akan turun langsung ke lapangan pada Kamis, 23/1, untuk meninjau keberadaan pagar laut misterius itu.

“Soal isu ada HGB-nya, itu kita akan cek lagi kebenarannya. Kita sebenernya nanti hari Kamis akan turun ke lapangan. Kita lihat sendiri apa yang terjadi disitu,” pungkasnya.*

Pos terkait