FORUM KEADILAN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian Ungkap, pemerintah daerah (Pemda) akan berkontribusi hampir Rp5 triliun untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang tahun 2025.
Hal ini diungkapkannya setelah rapat bersama sejumlah Menteri dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 17/1/2025.
“Untuk tahun 2025 ini lebih kurang kontribusi daerah yang mau menyumbang, maksudnya mau ikut berpartisipasi lebih kurang Rp 2,3 triliun. Kalau ditambah APBD Provinsi yang PAD-PAD-nya (Pendapatan Asli Daerah) kuat, itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun,” jelas Tito, di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 17/1/2025.
Tito berharap agar keterlibatan Kepala daerah dapat dimulai bulan September 2025 setelah dilantik, karena perlu adanya penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Ia menyebut, ada sekitar 415 kabupaten, 93 kota, dan seluruh provinsi yang ingin berpartisipasi dengan program MBG. Dikarenakan, MBG dinilai menghidupkan ekonomi daerah mengingat bahwa pembeli pasokan bahan baku pangan telah pasti.
“Nanti setelah ada kepala daerah dilantik, maka nanti ada pergeseran anggaran atau perubahan APBD,” ujarnya.
Menurutnya, anggaran tersebut dapat digunakan untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Berdasarkan perhitungannya, terdapat sekitar 2.000 SPPG yang dibangun hanya dengan menggunakan dana dari Kabupaten/kota.
Jumlah pun dapat mencapai dua kali lipat jika memakai anggaran pemerintah provinsi.
“Jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah. Nah, tadi tinggal apakah peran dari pemda membangun sarana satuan pelayanan dan mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan untuk suplai, atau daerah ini juga menyalurkan anggarannya ke sekolah, membuat infrastruktur, dan sekolah yang mengelola,” terang.
Presiden RI Prabowo Subianto, lanjut Tito, memerintahkan Kemendagri berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencocokkan titik atau wilayah mana yang belum teratasi.
Tito juga menambahkan bahwa Pemda pun akan memberikan prioritas terhadap daerah dengan tingkat stunting dan kemiskinan tinggi.
“Mungkin bisa di-cover oleh daerah-daerah di sekolah-sekolah itu. Sekali lagi targetnya antara 2.000 sampai 4.000 mulai bulan September selama 4 bulan dengan anggaran kabupaten/kota Rp 2,3 triliun, kemudian provinsi lebih kurang Rp 2,5 triliun,” jelasnya.*