DPR soal Kasus DWP: Tanggung Jawab Ada di Pelaku, Bukan Langsung Copot Kapolri

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, di gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu, 15/1/2025 | Muhammad Reza/Forum Keadilan
Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, di gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu, 15/1/2025 | Muhammad Reza/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan memberikan tanggapan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap penonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP) oleh oknum kepolisian.

Menurut Hinca, pihaknya telah menanggapi kasus tersebut dengan cepat, mengingat hal ini bisa mempengaruhi nama baik Indonesia di kancah internasional.

Bacaan Lainnya

“Kami mendengar cepat, dan langsung merespons hal itu. Ini menyangkut nama baik negara, apalagi presiden akan bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia. Tentu ini menjadi perhatian serius,” ujar Hinca di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu, 15/1/2025.

Terkait seruan dari sejumlah pihak yang meminta pencopotan Kapolri, Hinca menilai permintaan tersebut berlebihan dan tidak tepat.

Menurutnya, yang perlu ditekankan adalah tanggung jawab individu yang melakukan kesalahan, bukan langsung meminta pencopotan pucuk pimpinan institusi.

“Ah, kau kejauhan juga lah, dikit-dikit copot aja. Substansinya bukan soal copot-mencopot. Yang penting adalah bagaimana sistem penegakan hukum berjalan dengan baik,” tegasnya.

Ia menambahkan, setiap individu yang terbukti melakukan kesalahan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Pencopotan pimpinan baru bisa dilakukan jika ada dampak besar atau instruksi langsung dari atasan.

“Kalau ada kesalahan besar, tentu atasan berwenang memberi tindakan tegas. Tapi, kalau hanya karena oknum tertentu, ya tanggung jawabnya pada individu tersebut,” katanya.

Sebagai contoh, Hinca mengingatkan kasus mantan Kapolda Jawa Timur yang diberhentikan karena terbukti terlibat narkoba. Menurutnya, saat itu tidak serta-merta muncul tuntutan mencopot Kapolri.

“Kita lihat dulu substansi masalahnya. Kalau memang ada pelanggaran besar dan sistemik, baru kita pertimbangkan tindakan lebih lanjut,” tutup Hinca.*

Laporan Muhammad Reza

Pos terkait