FORUM KEADILAN – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung, seluruh Jaksa Agung Muda, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ke Istana Negara, Senin. 13/1/2025.
Pertemuan tersebut berfokus pada isu pemberantasan korupsi serta penanganan perizinan ilegal yang dianggap merugikan negara dan menghambat pembangunan nasional. Pertemuan itu berlangsung secara tertutup.
Namun, dalam pertemuan Prabowo menegaskan komitmennya untuk dapat memperkuat penegakan hukum, terutama dalam mengatasi praktik-praktik korupsi yang sering terjadi di sektor perizinan.
Kepala negara itu menilai bahwa perizinan yang tidak sah adalah salah satu celah yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, sehingga memberikan berdampak pada kerugian negara.
Prabowo juga memberikan arahan agar Kejaksaan untuk mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap praktik perizinan ilegal. Ia menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan di instansi pemerintah agar proses perizinan dapat berjalan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana beserta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Yusuf Ateh.
Sejumlah Jaksa Agung Muda (JAM) yang juga hadir yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Narendra Jatna, dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Asep Nana Mulyana.
Kemudian, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah, hingga Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer Mayjen Mokhamad Ali Ridho.*
