FORUM KEADILAN – Staff Khusus Menteri ESDM 2014-2016, Said Didu mengungkapkan bahwa pergerakan awalnya untuk mengetahui adanya aksi gerakan oligarki mengambil tanah bukan di PIK2, melainkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal ini diungkapkan di Podcast Dialektika Madilog Forum di Forum Keadilan TV, pada Selasa, 31/12/2024.
“Awalnya itu justru di IKN, pada saat Presiden Jokowi menetapkan itu sebagai rencana pembangunan pembangunan Ibukota negara. Saya berangkat ke sana itu 2020-2021. Saya sudah tahu siapa pemilik-pemilik tanah yang akan dijadikan di IKN,” ungkap Said Didu, di Podcast Dialektika Madilog Forum di Forum Keadilan TV.
“Tapi, saya tidak terlalu ribut karena itu sebagian besar adalah tanah perusahaan, bukan tanah rakyat. Setelah itu 2023, bulan November, saya sudah ke Rempang, pada saat itu kelihatan sekali bahwa ini, oligarki ini sudah betul-betul masuk ke tanah rakyat,” tambahnya.
Said Didu kemudian menjelaskan bahwa dirinya telah berkunjung ke Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada 2016 dan melihat bahwa tambang yang berada disana telah diambil alih oleh Cina dan berdasarkan penelusurannya, sejak 2016 terdapat politik tawar menawar (bargaining).
“Bargaining posisi, Jokowi yang menyerahkan, seakan-akan menyerahkan kewenangannya kepada oligarki untuk kesuksesan politiknya. Itu kan kita terkenal sekali pernyataan Ahok yang menyatakan kalau bukan karena pengembang, Jokowi tidak mungkin jadi Presiden, itu kan pas masih menjadi Gubernur, nah disitu bacaan saya, bahaya sekali ini, bisa-bisa tanah rakyat ini diserahkan ke oligarki yang dulu sangat dijaga oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, “boleh kalian ngambil, tapi jangan ngambil tanah”, gitu kan,” jelasnya.
“Jokowi jebol disitu,” sambungnya.
Ia menyebut bahwa apa yang terjadi di PIK2 memberikan efek yang merugikan masyarakat karena tanah rakyat di seluruh Indonesia telah diambil alih.
“Kita lama melakukan kajian-kajian objektif dulu, coba bayangkan Rempang itu,” katanya.*
