FORUM KEADILAN – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Harun Masiku.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD buka suara terkait hal ini.
Mahfud mengungkapkan bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto adalah wewenang KPK dan penegak hukum. Katanya, biarkan hal ini dipertanggungjawabkan secara hukum oleh pihak-pihak tersebut.
“Saya nggak punya pandangan. Itu wewenang KPK, wewenang penegak hukum. Biar dipertanggungjawabkan secara hukum,” ungkap Mahfud di Kantor MMD Initiative, Jakarta, Kamis, 26/12/2024.
Mahfud meminta agar kasus ini dapat ditangani secara transparan. Ia juga meminta agar petersangkaan terhadap Hasto dapat dipertanggungjawabkan kepada publik apabila kasus ini dianggap politis.
“Kalau itu dianggap politik ya silakan aja dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku.
Hasto dianggap ikut serta dalam kasus suap caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2017-2022 Wahyu Setiawan. Selain itu, Hasto juga dianggap melakukan perintangan penyidikan dengan memerintahkan Harun untuk kabur dan merusak barang bukti suap tersebut.
Hasto pun telah memberikan pernyataan terkait dirinya yang dijadikan tersangka oleh KPK lewat sebuah video. Dalam video tersebut, Hasto mengatakan bahwa PDIP menghormati proses hukum yang kini tengah berjalan
Tetapi, ia juga mengaitkan kasus ini dengan sikap kritis yang dilakukan PDIP terhadap akhir pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
“Kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk,” tutur Hasto lewat sebuah video, Kamis, 26/12.*
