Jokowi Dipecat Dari PDIP, Aryo Seno: Bukan Hanya Kekhilafan Tapi Suatu Ambisi yang Tidak Ada Habisnya

Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP) Aryo Seno Bagaskoro dalam Podcast Dialektika Madilog Forum di Forum Keadilan TV | Dok Forum Keadilan TV
Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP) Aryo Seno Bagaskoro dalam Podcast Dialektika Madilog Forum di Forum Keadilan TV | Dok Forum Keadilan TV

FORUM KEADILAN – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengumumkan pemecatan puluhan kadernya dari keanggotaan Partai pada Senin, 16/12/2024.

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024, yang mencantumkan sebanyak 27 kader PDIP yang dipecat, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden RI dan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya Bobby Nasution.

Bacaan Lainnya

Diketahui, surat pemecatan ini ditandatangani oleh Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto pada Selasa, 14/12/2024 sebelum diumumkannya Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun.

Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP) Aryo Seno Bagaskoro dalam Podcast Dialektika Madilog Forum di Forum Keadilan TV menjelaskan kenapa baru melakukan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran beserta Bobby setelah Pilpres dan Pilkada berakhir.

Ia mengatakan bahwa hal ini semua membutuhkan evaluasi secara menyeluruh untuk dapat mencapai sebuah keputusan tersebut.

“Pasti butuh waktu untuk melakukan suatu evaluasi menyeluruh. Misalnya, kalau dalam case banyak orang tanya tentang pak Jokowi, kenapa baru sekarang kenapa kok enggak waktu Pilpres atau sebelum Pilkada gitu. Nah, kita kan melihat dinamikanya, pak Indra, pak Jokowi waktu Pilpres orang mungkin bisa melihat oh mungkin beliau all out karena anaknya maju, sehingga menggunakan segala cara untuk kemudian mensupport, mengendorse dan seterusnya meskipun bersebrangan dengan partai,” ujar Seno di Podcast Dialektika Madilog Forum di Forum Keadilan TV, Jakarta, pada Kamis, 19/12/2024.

Seno menjelaskan bahwa seiring berjalannya waktu, PDIP mencoba mengevaluasi apakah yang dilakukan Jokowi merupakan karakter aslinya atau hanya kekhilafan karena ada anggota keluarganya yang maju ke kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu).

“Lalu berjalannya waktu, padahal sudah merusak sistem demokrasi kan dengan menggunakan cara-cara melalui Mahkamah Konstitusi. Lalu, berbagai cara instrumen itu digunakan, sampai di dalam sejarah persengketaan Pemilu, baru pertama ada dissenting opinion terjadi wah sudah daya rusaknya luar biasa, tetapi kita masih mencoba mengevaluasi,” jelasnya.

“Waktu Pilkada ternyata diteruskan. Tidak hanya keluarganya gitu, mantu pak Jokowi maju di Sumatera Utara sebagai calon Gubernur, lalu sahabat terdekatnya maju di Jawa Tengah sebagai calon Gubernur, lalu teman-temannya kroni-kroni terdekat beliau majukan semua termasuk adiknya ajudan beliau juga majukan,” sambungnya.

Majunya keluarga hingga kenalan Jokowi dalam Pemilu, kata Seno, menjadi suatu topik yang ramai hingga disorot oleh masyarakat bahwa seorang Presiden terdahulu menjadi sosok jasa titipan (jastip) hingga mengendorse banyak nama-nama calon di Pemilu.

“Menjadi suatu perbincangan di publik, ini malah seorang mantan Presiden malah jadi semacam jastip anak bahasa jaman sekarang itu jasa titipan gitu, di Pilkada itu dengan mengendorse banyak sekali nama, buat kami artinya ini bukan hanya soal kekhilafan karena keluarganya ingin maju, tapi ini sudah suatu ambisi yang kekuasaan yang tidak ada habisnya dan buat kami sudah tidak ada lagi, kemudian ikhtiar baik untuk bisa berkomunikasi,” tegasnya.*

Pos terkait