FORUM KEADILAN – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp401,8 triliun, atau naik 1,81 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per November 2024.
“Sampai akhir November, defisit APBN mencapai Rp401,8 triliun. Dalam APBN 2024, total defisit anggaran adalah Rp522,8 triliun. Jadi, defisit Rp401,8 triliun masih di bawah target Undang-Undang APBN. Maka, disebutkan 76,8 persen dari defisit yang ada di dalam Undang-Undang APBN 2024,” katanya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu, 11/11/2024.
Sri Mulyani menyampaikan, belanja negara tercatat sebesar Rp2.894,5 triliun atau 87 persen dari pagu sebesar Rp3.325,1 triliun, yang berarti tumbuh 15,3 persen secara tahunan (yoy).
Sementara itu, pendapatan negara mengalami pertumbuhan sebesar 8,9 persen (yoy) atau mencapai Rp2.492,7 triliun, dari target Rp2.802,3 triliun atau tumbuh 1,3 persen.
“Pendapatan negara kita mengalami tekanan yang luar biasa besar sampai Juli-Agustus. Pajak dan bea cukai sejak tahun lalu tekanannya luar biasa, sehingga untuk mendapatkan pertumbuhan positif ini adalah turnaround yang kita harap terus berlanjut,” ujarnya.
Kemudian, lanjut Sri Mulyani, penerimaan negara dari perpajakan tercatat sebesar Rp1.946,7 triliun atau 84,3 persen dari target Rp2.309,9 triliun, tumbuh 1,7 persen.
Penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1.688,9 triliun, atau 84,9 persen dari target Rp1.988,9 triliun atau tumbuh 1,1 persen, dan kepabeanan serta cukai sebesar Rp257,7 triliun atau 80,3 persen dari target Rp321 triliun, tumbuh 5,2 persen.
Meskipun APBN mengalami defisit, Sri Mulyani menegaskan bahwa keseimbangan primer masih tercatat surplus sebesar Rp47,1 triliun.*
Laporan Novia Suhari
