FORUM KEADILAN – Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal menyoroti masih maraknya praktik politik uang dalam setiap penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Indonesia.
Meskipun sudah ada aturan yang melarang politik uang, Haykal menyebut bahwa praktik ini tetap menjadi masalah yang sulit diberantas dan sering kali pelaku utamanya luput dari sanksi.
“Politik uang masih menjadi dugaan yang tinggi setiap pemilu, meski jarang bisa dibuktikan atau pelakunya diberikan sanksi. Oleh karena itu, partai politik perlu berbenah dan mengambil peran aktif dalam memberantas praktik ini,” ujar Haykal kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 28/11/2024.
Haykal juga menyoroti alasan yang sering disampaikan partai politik, yakni bahwa permintaan datang dari masyarakat.
Haykal menegaskan, alasan tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran. Menurutnya, perbaikan harus dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk partai politik yang seharusnya memberikan contoh perilaku politik yang baik.
“Salah satu cara untuk mengatasi politik uang adalah dengan mendorong aktor politik menjadi teladan bagi masyarakat. Mereka perlu menunjukkan bahwa praktik-praktik seperti itu salah, meskipun selama ini dianggap lazim,” tambahnya.
Selain itu, Haykal menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk menciptakan efek jera. Ia mengusulkan agar sanksi tidak hanya dikenakan kepada pemberi dan penerima di lapangan, seperti tim sukses atau masyarakat, tetapi juga kepada pelaku utama atau otak intelektual di balik praktik tersebut, yaitu pasangan calon.
“Ketika pasangan calon terbukti terlibat, sanksi berat seperti diskualifikasi atau larangan mengikuti kontestasi di periode berikutnya perlu diterapkan. Langkah ini penting untuk memberikan efek jera dan memperbaiki sistem politik kita,” jelasnya.
Haykal juga mengingatkan bahwa perbaikan tetap mungkin dilakukan, meskipun tantangan besar masih ada. Dengan penegakan hukum yang menyasar semua pihak yang terlibat, baik pemberi, penerima, maupun otak intelektual, diharapkan praktik politik uang dapat ditekan secara signifikan.
“Dengan langkah-langkah tersebut, kita bisa menciptakan budaya politik yang lebih bersih dan sehat,” katanya.*
Laporan Syahrul Baihaqi
