FORUM KEADILAN – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, menyinggung beberapa riset tentang manfaat program makan bergizi gratis (MBG) bagi anak-anak.
Ia menyinggung hasil riset yang dilakukan oleh James R Flynn di 72 negara selama periode 1948 hingga 2022. Budi juga menyebut selama rentang Intelligence quotient (IQ) masyarakat global naik 2,2 poin akibat pemenuhan gizi yang membaik.
“Hal senada dalam majalah The Economist edisi Juli 2024, menunjukkan bahwa program makan bergizi gratis ini mampu meningkatkan IQ anak sebesar 15 poin,” kata Budi dalam Rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah di Sentul International Convention Center (SICC) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, 7/11/2024.
Budi menekankan bahwa untuk memenuhi pemberian MBG pada anak-anak, Indonesia perlu mencapai swasembada pangan energi.
Indonesia, lanjut Budi, juga perlu melatih kemandirian dan bedaya asing dengan negara-negara lain. Tetapi, dirinya juga menekankan swasembada pangan harus dilakukan secara merata.
“Jika swasembada ini tidak merata, maka pertumbuhan ekonomi kita akan berkurang menjadi 1,8 persen,” tuturnya.
Budi menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yaitu ketidakstabilan di bidang politik dan keamanan. Oleh sebab itu, Budi memberikan imbauan agar pemerintah dan aparat penegak hukum dapat fokus pada aspek kepastian hukum dalam menghadapi beberapa praktik kejahatan.
“Praktik koruptif, penyelundupan, maupun tindak pidana lainnya yang menyasar kepada seluruh lapisan masyarakat, seperti kasus-kasus tindak pidana judi online,” jelasnya.
Budi berpesan kepada ratusan kepala daerah yang hadir agar dapat mempedomani lima hal. Pertama, terus menjalin dan meningkatkan sinergi baik tersebut antara eksekutif, legislatif, maupun yudikatif di daerah.
Kedua, meningkatkan sinergi dan koordinasi antar Forkopimda.
“Ketiga, berhati-hati dalam pembuatan Perda yang berpotensi menimbulkan gejolak. Contoh penentuan UMP, libatkan tripartit yaitu pengusaha, buruh, dan pemerintah,” tambahnya.
Keempat, menjamin penyediaan layanan publik yang adil dan merata dan tidak diskriminatif. Kelima, pelaporan data yang benar sehingga kebijakan yang diambil tepat sasaran, serta berdampak positif bagi bangsa dan negara.*
