FORUM KEADILAN – Ketua DPP Partai NasDem Bidang Hubungan Luar Negeri Martin Manurung membeberkan hasil rekomendasi Partai NasDem perihal bantuan sosial (bansos) yang menurutnya sering kali dijadikan alat politik di tengah kontestasi pemilu.
“Bantuan sosial yang sudah digelontorkan sedemikian masif, tapi ternyata di lapangan tidak efektif, tidak tepat sasaran, dan sering kali diluncurkan bansos ini ya bersamaan dengan terjadinya event politik,” ujar Martin di acara Kongres III NasDem Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 27/8/2024.
Partai NasDem, kata Martin, mendorong pihak terkait agar bansos hanya diluncurkan saat situasi darurat, seperti bencana alam.
“Kami memperjuangkan agar bansos hanya dipergunakan atau hanya diluncurkan pada saat keadaan darurat nasional. Jadi misalnya ada bencana kelaparan, ada bencana alam yang menyebabkan sulitnya kebutuhan pokok dipenuhi, maka bansos bisa diluncurkan,” ucapnya.
Selain itu, agar pembagian bansos efektif dan tepat sasaran, Martin mengimbau kepada pihak terkait untuk segara mengelola atau merapikan data-data masyarakat yang memang layak diberikan bansos.
“Selebihnya jika itu memang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial, maka lebih baik ditingkatkan, dirapikan, baik itu dari sisi data, pengelolaannya, tata kelola dan lain sebagainya, yang terkait dengan perlindungan sosial, seperti jaminan sosial dan lainnya,” tuturnya.
“Jadi bukan dalam konteks bahan yang membagi-bagi bahan pokok atau bahkan mungkin cash transfer seperti itu,” pungkasnya.
Seperti diketahui, program-program bansos untuk rakyat mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai.
Namun, pemberian bansos dinilai masih banyak yang tidak tepat sasaran. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kesalahan penyaluran bansos yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp6,9 triliun.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2021 menyebutkan, kesalahan penyaluran bansos terjadi pada Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).*
Laporan Muhammad Reza
