Kemensos Pastikan Tak Ada Pejabat Eselon 1 Bappenas yang Terima Bansos

Kantor Kementerian Sosial
Kantor Kementerian Sosial

FORUM KEADILAN – Kementerian Sosial (Kemensos) buka suara dan mereka pastikan bahwa tidak ada pejabat eselon 1 Bappenas menerima bansos.

“Dari hasil pengecekan tidak ditemukan pejabat eselon I maupun eselon II dalam DTKS yang aktif atau menerima bansos dari Kemensos,” ujar Staf Khusus Mensos Bidang Komunikasi dan Media Massa Kemensos, Don Rozano Sigit Prakoeswa kepada wartawan, Minggu, 23/6/2024.

Bacaan Lainnya

Don meminta agar Suharso untuk langsung terang-terangan untuk mengungkapkan nama-nama pejabat eselon 1 dan 2 penerima bansos agar tak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Karena, Suharso sudah menyatakan hal serupa pada 2021 dan 2023.

“Daripada banyak perdebatan lebih baik sebutkan saja nanti kita juga tahu siapa yang usulkan nama itu. Jadi ini sebuah keterbukaan yang harusnya dimulai bukan untuk siapa-siapa tapi untuk Indonesia yang lebih baik,” jelasnya.

Ia menjelaskan, data penerima bantuan sosial (bansos) yang berada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diperbaharui atau mengalami proses pemutakhiran data setiap bulan. Pemutakhiran data ini diakui dan diapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena DTKS yang padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) terus meningkat setiap saat.

Pemutakhiran data di DTKS tak hanya mengandalkan daerah. Kemensos juga melakukan pemutakhiran data dengan melakukan pengecekan berlapis melalui pemadanan data dengan Kementerian atau lembaga lain, Bappenas, KPK, BPK, BPKP Kejaksaan Agung (Kejagung), Bareskrim Polri, Kemendagri, Kemenkes, TNP2L, dan Kantor Staf Presiden.

Pengecekan data tersebut mencakup data kependudukan, data aparatur sipil negara (ASN), data pengurus perusahaan, data pokok pendidikan, data penerima upah diatas UMR/UMP/UMK yang data pelanggan listrik dan data kesehatan sehingga dapat menggambarkan kondisi ekonomi seseorang.

Tetapi, hal tersebut tak menutup kemungkinan bila terdapat pejabat eselon 1 menerima bansos. Pejabat tersebut diduga menggunakan nama lain atau alias untuk mengelabui informasi.

“Jadi kalau memang ada, kami manusia biasa. Ya sampaikan ke kami. Mungkin dia pakai nama alias, saya enggak tau. Kalau namanya yang daftarnya tercantum itu enggak ada. Tapi kalau nama alias, kita enggak tau,” pungkasnya.*