Disukai Anak Muda Jadi Pertimbangan KIM Usung Ridwan Kamil di Jakarta
FORUM KEADILAN – Koalisi Indonesia Maju (KIM) sepakat mengusung kader Partai Golkar Ridwan Kamil (RK) sebagai calon gubernur (cagub) di Jakarta pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto juga sudah membenarkan bahwa partainya sepakat mengusung Ridwan Kamil di Jakarta. Padahal, sebelumnya Golkar berat hati karena ingin RK dicalonkan di Jawa Barat (Jabar).
“Ya itu yang kita, Pak Dedi (Dedi Mulyadi) di sana (Pilkada Jabar), berarti OTW RK (ke Pilkada Jakarta) jadi benar. Mungkin baliho dipasang lagi kali ya,” kata Airlangga, Jumat, 2/8/2024.
Lantas apa yang menjadi pertimbangan Golkar dan KIM mengusung Ridwan Kamil di Jakarta sekalipun elektabilitasnya masih jauh di bawah Anies Baswedan?
Pengamat Politik dari Universitas AL-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, pertimbangan Golkar maupun KIM dalam mengusung Ridwan Kamil karena dianggap mampu menyaingi elektabilitas Anies.
“Iya pertimbangannya mungkin Ridwan Kamil dianggap sosok yang cukup bisa atau sosoknya yang menyaingi Anies walaupun elektabilitasnya jauh di bawah Anies,” kata Ujang kepada Forum Keadilan, Kamis, 8/8/2024.
Hal itu, kata Ujang, tercermin dari sosok Ridwan Kamil yang aktif di media sosial dan digandrungi oleh kalangan anak muda, khususnya anak muda di Jakarta akan lebih mudah didorong maju sebagai cagub Jakarta.
“Oleh karena itu lebih mudah untuk bersosialisasi di Jakarta,” ujarnya.
Pertimbangan lainnya, kata Ujang, Ridwan Kamil menjadi bargainingnya Golkar dengan Gerindra untuk saling memberi dukungan di Pilgub Jakarta dan di Jabar.
“Dedi Mulyadi dari Gerindra didukung oleh Golkar, maka Ridwan Kamil pun didukung di Jakarta,” jelasnya.
Belakangan, Ridwan Kamil juga disebut akan didukung oleh KIM Plus, gabungan partai politik pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dan partai politik yang berbeda arah politik pada Pilpres 2024 lalu.
Ujang menganggap KIM Plus sebagai koalisi super dan koalisi gemuk yang sengaja dibentuk untuk menjegal Anies maju di Pilgub Jakarta.
“Koalisi besar gitu yang tentu memborong hampir semua partai ya ujungnya agar Anies tidak bisa maju, ujungnya agar Anies tidak bisa menjadi calon gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ),” ucapnya.
Kendati begitu, Ujang menganggap bahwa jegal menjegal itu hal yang lumrah dalam politik dan boleh dilakukan untuk mengeliminasi lawan sedini mungkin.
“Itu strategi umum saja, strategi politik mengeliminasi lawan politik sejak awal dalam konteks pencalonan dan itu bisa dilakukan ketika partai-partai diborong oleh KIM,” paparnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno tidak menyangkal pembentukan KIM Plus untuk menjegal Anies Baswedan maju sebagai cagub di Pilgub Jakarta.
Eddy juga tidak membenarkan tuduhan penjegalan tersebut. Dia justru bertanya-tanya celah penjegalan oleh KIM Plus terhadap Anies.
“Saya masih coba memahami bagaimana cara menjegalnya gitu ya. Tapi yang namanya kita berpolitik kan kita berpolitik ingin guyub ya, ingin guyub, ingin maju. Demokrasi juga harus tetap hidup,” kata Eddy kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 7/8.
Menurut Eddy, pihaknya masih menginginkan agar demokrasi di Indonesia tetap hidup, sehingga peluang adanya dua calon di Jakarta masih terbuka.
“Jadi peluang bagi terciptanya dua pasangan calon untuk berlaga baik di Jakarta maupun di Jawa Barat, ya saya kira itu tetap terbuka, terbuka luas ya,” ujarnya.
Eddy juga membantah KIM Plus menargetkan calonnya melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta maupun di daerah lain.
Kendati begitu, Eddy menyebut bahwa kotak kosong bisa saja terjadi apabila partai-partai bersatu mendukung satu pasangan calon.
“Ya apakah karena ada ikatan emosional atau karena ada pandangan bahwa ini adalah calon yang terkuat untuk diajukan, sehingga mereka semua bergabung ke sana, ya saya rasa itu pertimbangan-pertimbangan. Tetapi tidak ada pertimbangan lain di luar itu,” ucapnya.
“Jadi kalau sampai ada teori konspirasi untuk menggagalkan salah satu calon untuk maju di pilgub ini tidak ada,” imbuhnya.
Namun anggota Komisi VII DPR RI itu menyebut bahwa kotak kosong merupakan satu bagian dari fenomena yang terjadi di pilkada, termasuk bagian dari demokrasi.
Menurut Eddy, fenomena kotak kosong sering terjadi di pilkada sebelumnya. Bahkan, lanjut dia, saat ini banyak calon di beberapa kabupaten yang menargetkan kotak kosong.
“Dan ini saya rasa fenomena baru yang semakin kental kita lihat di Pilkada tahun 2024. Ini juga merupakan catatan. Tetapi bukan berarti bahwa itu merupakan hal yang dilarang dalam demokrasi kita. Itu tentu bisa dijalankan,” jelasnya.
Bagi Eddy, adanya kotak kosong di dalam perhelatan pemilihan kepala daerah tidak dilarang dalam Undang-Undang. Sehingga, apabila fenomena tersebut terjadi di Pilkada 2024 sudah menjadi realitas politik yang harus diterima.
“Tetapi kalau ternyata partai-partai kemudian mengajukan calon-calon yang lain ya tentu itu juga merupakan bagian yang harus kita jalankan gitu,” tandasnya.*
Laporan M. Hafid
