Aliansi Santri Gus Dur Desak Ketua dan Sekjen PBNU Mundur

Kelompok massa yang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur Menggugat melakukan aksi damai di depan kantor PBNU, Jakarta Pusat, pada Jumat, 2/8/2024 | Muhammad Reza/Forum Keadilan
Kelompok massa yang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur Menggugat melakukan aksi damai di depan kantor PBNU, Jakarta Pusat, pada Jumat, 2/8/2024 | Muhammad Reza/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Kelompok massa yang mengatasnamakan ‘Aliansi Santri Gus Dur Menggugat’ melakukan aksi damai di depan kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Jumat, 2/8/2024.

Aliansi ini secara tegas menuntut mundur Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, yang dinilai tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Bacaan Lainnya

“Gus Yahya dari awal mengaku siap untuk menjalankan roda kepemimpinan NU berdasarkan perjuangan dan ideologi Gus Dur (Abdurrahman Wahid Presiden ke-4 RI), tapi faktanya saat ini kepemimpinan beliau jauh sekali dari apa yang ia janjikan,” kata Koordinator Umum Aliansi Mohammad Sholihin saat diwawancarai di depan kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat.

Sholihin menilai, sikap Gus Yahya dan Gus Ipul selalu tunduk pada pemerintah dan sama sekali tidak bersikap kritis.

“Kalau kita lihat Gus Yahya dan Gus Ipul ini seperti agen pemerintah yang membabi buta, sama sekali tidak kritis. Kolaborasi dengan pemerintah sah-sah saja, tetapi jangan jadi cecunguk dan menghilangkan sikap kritis, karena itu jauh dari ideologi Gus Dur,” ujarnya.

Sholihin juga menuntut keadilan kepada PBNU terkait kasus pemecatan lima kader NU yang pergi ke Israel. Menurutnya, Gus Yahya juga pantas dipecat karena pernah ke Israel.

“Soal lima kader NU yang ke Israel, kalau memang itu pelanggaran, maka Gus Yahya juga pernah ke Israel dan seharusnya secara bijak dia mundur,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini hubungan elite PBNU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sedang memanas. Konflik terbuka PBNU dan PKB mencuat setelah DPR membentuk pansus haji.

Sholihin meminta PBNU agar melaksanakan pansus haji tersebut guna melakukan perbaikan dan pembenahan haji di Indonesia.

“Kami meminta keadilan dan tidak ada diskriminalisasi atas tindakan semu,” pungkasnya.*

Laporan Muhammad Reza

Pos terkait