FORUM KEADILAN – Eks Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Lukman Edy menyebut bahwa selama kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tata kelola keuangan PKB tidak transparan.
Hal ini disampaikan oleh Lukman saat memenuhi panggilan dari PBNU untuk mendalami permasalahan yang menyebabkan keretakan dalam hubungan PKB dan NU.
“Saya bilang (ke PBNU), saya jujur saja katakan bahwa hal yang paling substansial di internal PKB itu adalah soal tata kelola keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel,” katanya kepada wartawan di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu, 31/7/2024.
Menurut Lukman, keuangan fraksi, dana pemilu, dana pileg, dana pilpres, hingga dana pilkada saat ini tidak transparan dan tidak akuntabel.
“Tidak pernah diaudit, tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada konstituen, tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada forum pertanggungjawaban, seperti muktamar atau rapat-rapat lainnya. Tidak pernah ada pembahasan itu,” ujarnya.
Lukman menilai bahwa saat ini di dalam tubuh internal PKB, tata kelola keuangan menjadi sangat rahasia, tertutup, dan tidak boleh diungkit-ungkit.
Selain itu, tubuh PKB pun dianggap sudah tidak lagi wajar. Keputusan sistematis dalam AD/ART pada Muktamar Bali memberikan ketua umum kewenangan besar untuk mengganti setiap pengurus tiba-tiba.
“Itu terjadi sekarang, kadang DPW dipecat, diganti dengan hampir semua sebagian besar DPW-DPW itu dirangkap oleh DPP,” lanjutnya.
Menurut Lukman, beberapa hal tersebut menjadi akar permasalahan memanasnya hubungan PKB dan NU yang ia ketahui.*
Laporan Novia Suhari
