FORUM KEADILAN – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang penentuan lokasi tambang yang akan diberikan oleh pemerintah.
Muhammadiyah juga akan berkomunikasi dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri ESDM, Arifin Tasrif.
“Itu (lokasi tambang) yang belum karena itu juga termasuk nanti yang kami akan bicarakan dengan pemerintah, terutama dengan Pak Presiden Jokowi dan Pak Menteri Bahlil dan mungkin menteri ESDM, lokasi mana yang diperuntukkan bagi Muhammadiyah,” ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti di Convention Hall Masjid Walidah Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu, 28/7/2024.
Selain tentang kepastian lokasi, PP Muhammadiyah pun belum mengetahui soal berapa luas lahan tambang yang diizinkan untuk mereka kelola.
Walaupun begitu, apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96/2021, Mu’ti mengungkapkan bahwa Muhammadiyah akan mengelola tambang batubara.
“Itu sementara yang kami terima, dari peraturan pemerintahnya juga menyebut seperti itu,” katanya.
Setelah ini, lanjut Mu’ti, Muhammadiyah bakal membentuk badan usaha khusus yang akan diisi oleh sumber daya manusia (SDM) berpengalaman di bidangnya dan nantinya akan ditetapkan dalam Surat Keputusan PP Muhammadiyah.
“Akan dibentuk badan usaha milik Muhammadiyah yang nanti namanya kita belum tahu, dan insyaallah kami memiliki pengalaman dan sumber daya manusia untuk mengelola itu,” lanjut Mu’ti.
Pembentukan badan usaha tersebut akan dibahas bersama dengan tim pengelola tambang Muhammadiyah yang telah dibentuk. Mereka juga akan bermitra dengan lembaga atau perusahaan yang berpengalaman di ranah pertambangan.
“Jadi intinya kami siap untuk mengelola tambang itu, apabila diberikan amanah sesuai dengan PP Nomor 25/2024,” kata Mu’ti.
Di samping itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan bahwa organisasinya ingin mengelola tambang yang pro kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup.
Haedar menyebut, PP Muhammadiyah telah membentuk tim pengelola tambang yang diketuai oleh Muhadjir Effendy dan bertugas untuk menyusun acuan pengelolaan tambang tanpa harus merusak lingkungan atau menimbulkan disparitas sosial.
Haedar menyadari bahwa menciptakan pengelolaan tambang yang pro lingkungan dan kesejahteraan bukanlah hal yang mudah.
Oleh karena itu, hal tersebut akan menjadi tantangan untuk Muhammadiyah yang selama ini telah terjun ke dunia usaha kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan bisnis, termasuk perhotelan.
“Jika IUP (Izin Usaha Pertambangan) ini kita manfaatkan melalui badan usaha kami maka kita akan mengelolanya dengan secara seksama, dengan mengeleminasi hal-hal problematik seperti yang berkembang di masyarakat sekarang ini,” jelasnya.
Muhammadiyah juga tidak akan memaksakan diri melanjutkan usaha pengelolaan tambang jika pelaksanaannya tidak mampu mewujudkan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup.
Muhammadiyah pun siap untuk mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah jika pada pelaksanaannya, pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan kerusakan.
Sebelumnya, PP Muhammadiyah telah membentuk tim pengelolaan tambang. Tim tersebut akan dipimpin oleh Muhadjir Effendy.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, Muhadjir ditunjuk bukan karena ia menjabat Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, tetapi sebagai salah satu Ketua PP Muhammadiyah.
“Profesor Muhadjir Effendy sebagai Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi, bukan sebagai Menko PMK,” kata Haedar dalam konferensi pers, Minggu, 28/7.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo lah yang memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan.
Haedar menegaskan keputusan PP Muhammadiyah untuk mengelola tambang sudah melalui pertimbangan matang. Keputusan itu diambil tanpa ikut-ikutan kelompok lain atau polemik yang bermunculan.
“Kalau kami mengambil langkah mengambil keputusan itu bukan karena ikut-ikutan atau bukan juga sebaliknya karena tekanan sosial, tekanan berbagai aspek, semua kita himpun jadi pertimbangan-pertimbangan PP Muhammadiyah dalam mengambil langkah menyangkut pengelolaan tambang ini,” tegasnya.*