KY Tak Bisa Koreksi Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Komisi Yudisial
Komisi Yudisial | Sekretariat Kabinet

FORUM KEADILAN – Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata mengungkapkan bahwa lembaganya tidak bisa masuk untuk mengoreksi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait batas usia minimal calon kepala daerah.

Meskipun banyak dugaan kepentingan politis yang berkembang di media, Mukti menegaskan bahwa lembaganya hanya akan bekerja sesuai dengan kewenangan dan koridor KY dalam memeriksa hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.

Bacaan Lainnya

“Ada juga berita di media yang memberikan opini bahwa kasus tersebut ada kandungan politis, tetapi sekali lagi KY tidak bisa masuk wilayah itu, sehingga KY hanya berpedoman dan menegaskan bahwa KY tetap akan bekerja dengan koridor dan prosedur KY itu yang sudah menangani tentang dugaan pelanggaran kode etik,” ucap Mukti kepada wartawan di Gedung KY, Jakarta Pusat, Kamis, 4/7/2024.

Namun, Mukti menegaskan, jika terbukti adanya intervensi kepada hakim terlapor, maka hal tersebut menjadi pintu masuk KY dalam memproses pelanggaran etik tersebut.

“Dari situ kita memprosesnya bukan siapa yang mau intervensi, apakah ini politis atau tidak, bukan, jadi kita lebih ke adanya intervensi itu bagian daripada pelanggaran kode etik, misalnya seperti itu atau ada ancaman atau ada gratifikasi atau macam-macam,” lanjutnya.

Sebelumnya, dalam putusan MA Nomor 23P/HUM/2024, MA menyatakan bahwa usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal berusia 30 tahun pada saat pelantikan. Dengan begitu, ketentuan ambang batas usia minimal baru berlaku ketika orang tersebut dilantik sebagai kepala daerah, bukan saat ditetapkan sebagai pasangan calon.

MA juga memerintahkan lembaga penyelenggara pemilu untuk mencabut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2020 yang mengatur batas usia calon gubernur dan wakil gubernur, minimal 30 tahun pada saat pendaftaran.*

Laporan Syahrul Baihaqi