Diretas Ransomware, Jokowi Perintahkan BPKP Lakukan Audit Tata Kelola PDN
FORUM KEADILAN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) perintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) akibat kasus peretasan.
“Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN,” ujar Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh usai mengikuti rapat internal terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 28/6/2024.
Ia mengatakan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut dan BPKP akan mendalami tata kelola hingga finansial PDN. Karena menurutnya, audit yang diperlukan untuk mengetahui potensi kesalahan tata kelola dan dampak dari kebocoran data PDN.
Ia sendiri belum dapat mengkonfirmasi berapa lembaga yang terdampak. Tetapi, ia mengungkapkan bahwa selama ini PDN belum pernah diaudit. Di samping itu, Yusuf tak menjelaskan lebih detail kapan target audit selesai.
“Secepatnya. The sooner, the better. Ikan sepat, ikan gabus,” sebutnya.
PDNS Diretas
Diketahui, sistem PDN mengalami gangguan hingga membuat layanan keimigrasian di beberapa bandara, termasuk Bandara Soekarno-Hatta, terganggu sejak Kamis, 20/6/2024.
Kemudian, pada Sabtu, 22/6/2024, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani pangerapan sebelumnya membeberkan, beberapa layanan terkait keimigrasian sudah kembali beroperasi. Seperti, layanan paspor dan visa.
Tak Lama, diketahui peretas meminta tebusan sebesar 8 juta dollar AS atau senilai Rp131 miliar ke pengelola data Telkomsigma.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menyatakan sikap tegasnya terkait serangan siber di Pusat Data Nasional (PDN) sementara.
Dirinya memastikan bahwa pemerintah RI tak akan menuruti permintaan tebusan dari hacker atau peretas siber PDN ini.
“Ditunggu saja. Nanti ini sedang diurus sama tim. Yang jelas, pemerintah tidak akan bayar,” ujar Budi Arie, Senin, 24/6/2024.
Pada Kamis, 27/6/2024 Komisi I memanggil Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk dapat memberikan penjelasan terkait kasus peretasan yang terjadi.
Kemudian, Anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengaku prihatin terhadap kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI Hinsa Siburian akibat serangan brain chiper ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN) 2.
Bahkan, TB Hasanuddin mempertanyakan kepada keduanya bahwa serangan ransomware terhadap PDN itu merupakan bentuk kecelakaan atau kebodohan nasional.
“Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional? Karena apa? Prihatin,” kata TB Hasanuddin dalam rapat Komisi I dengan Kominfo dan BSSN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 27/6/2024.
TB Hasanuddin juga mengkritik Kominfo dan BSSN yang tidak bekerja maksimal dalam menangani serangan siber. Padahal, lanjut dia, BSSN selalu melaporkan soal adanya serangan siber.
“Kita sudah hampir lima tahun bekerja sama mitra dengan BSSN, dan BSSN selalu melaporkan ada serangan. Tetapi tidak ada tindakan-tindakan yang lebih komprehensif,” ujarnya.
Dalam catatan TB Hasanuddin, selama tahun 2023, BSSN sudah melaporkan sebanyak 1.209.000 serangan yang terjadi.
Namun, kata dia, BSSN hanya melakukan pelaporan tanpa mengupayakan agar serangan siber tidak terjadi lagi.
“Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu? Atau melakukan upaya-upaya insiden itu tidak terjadi,” tandasnya.*
