JPPI Sebut Pembentukan Forum Pengawasan PPDB 2024 Telat

Ilustrasi PPDB
Ilustrasi PPDB | ist

FORUM KEADILAN – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mempertanyakan upaya pembentukan Forum Bersama Pengawasan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2024 yang dilakukan oleh Kemendikbud Ristekdikti.

Ubaid mengapresiasi langkah tersebut karena menjadi upaya untuk meningkatkan akses yang lebih berkeadilan dan mencegah terjadinya kecurangan. Namun, ia mempertanyakan mengapa forum ini baru dibentuk ketika PPDB tengah berjalan.

Bacaan Lainnya

Ubaid menilai, pembentukan forum tersebut sangat telat dan seharusnya dibentuk sebelum proses PPDB dimulai. Apalagi, ia menyebut bahwa di beberapa daerah terdapat beberapa proses PPDB yang telah selesai.

“Mestinya forum ini dibentuk lebih awal, jauh hari sebelum PPDB dimulai, sehingga ada banyak hal yang bisa diperbincangkan. Jadi tidak hanya membincangkan soal teknis pengawasan, tapi hal-hal strategis yang lebih berdampak pada mutu proses dan sistem yang berkeadilan,” kata Ubaid dalam keterangan tertulis, Senin, 24/6/2024.

Ubaid juga mengkritik keberadaan forum yang dinilai tidak partisipatif dan hanya mewadahi peran satu pihak. Menurutnya, forum bersama harus melibatkan semua pihak dari setiap unsur, seperti pemerintah dan juga masyarakat.
Ia menilai Kementerian Pendidikan tidak menganggap penting terhadap peran dan gerakan masyarakat sipil.

Untuk diketahui, Forum Bersama Pengawasan PPDB hanya terdiri dari unsur pemerintah, di antaranya ialah Kemendikbud Ristekdikti, Kemenko PMK, Kemendagri, KPK, KPAI, dan Ombudsman RI.

“Tanpa keterlibatan masyarakat sipil, maka ekosistem dan tata kelola pendidikan akan timpang dan tidak seimbang, bahkan memperlemah ruang partisipasi masyarakat yang hari ini kian terkikis,” tuturnya.

Sebelumnya, Kemendikbud Ristekdikti membuat Forum Bersama Pengawasan Pelaksanaan PPDB 2024, Jumat, 21/6.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud Ristekdikti Chatarina Muliana Girsang mengatakan, upaya pengawasan PPDB antar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah sangat penting untuk menyukseskan pelaksanaan PPDB yang sejalan dengan tiga prinsip, yaitu objektif, transparan dan akuntabel.*

Laporan Syahrul Baihaqi