Bukan Bansos, Ekonom Usul Alternatif Lain untuk Bantu Korban Judol

Ilustrasi main judi
Ilustrasi main judi | ist

FORUM KEADILAN – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Mohammad Faisal mengaku tidak terlalu sepakat dengan usulan pemerintah akan memberikan bantuan sosial (bansos) kepada keluarga pelaku judi online (judol).

“Sebetulnya saya sendiri tidak terlalu sepakat jika pelaku judi online itu diberi bansos,” katanya kepada Forum Keadilan, Selasa, 18/6/2024.

Bacaan Lainnya

Bukan tanpa alasan, Faisal menilai, memberikan bansos kepada keluarga maupun pelaku judi online sama saja seperti mendorong orang tersebut untuk melakukan judi online itu lagi.

“Padahal kita ingin meng-discourage masyarakat yang melakukan judi online, walaupun itu mereka lakukan dalam keterbatasan secara ekonomi. Tetapi yang perlu didorong sebenarnya adalah membantu keterbatasan mereka,” ujarnya.

“Jadi bukan (bansos), jangan sampai ada efek samping, malah mendorong mereka untuk melakukan judi online lagi,” sambungnya tegas.

Selain itu, dalam pandangan Faisal, bansos tersebut tidak akan membebani APBN selama penerima masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Saya rasa jika dibatasi pada mereka yang menerima DTKS, ini cukup bisa dikontrol oleh APBN. Karena artinya mereka layak untuk dibantu adalah memang orang dari kalangan miskin. Karena kalau sudah terdaftar di DTKS, idealnya masuk ke golongan miskin,” ucapnya.

Meskipun begitu, lanjut Faisal, masih perlu adanya pembaruan dan verifikasi terhadap DTKS yang ada saat ini. Hal tersebut untuk mencegah adanya ketidak tepat sasaran bansos nantinya.

“Perlu dilakukan bukan hanya sekadar mendaftar tapi juga verifikasi, apakah mereka betul korban judi online. Sistem verifikasi ini penting untuk mencegah ketidak tepat sasaran itu tadi,” katanya.

Kata Faisal, jangan sampai walaupun mereka sudah masuk dalam DTKS, tetapi mereka tidak melakukan verifikasi.

“Supaya semua orang tidak gampang untuk mengklaim mendapatkan bansos dengan mengaku sebagai korban judi online. Akhirnya menambah daftar ketidak tepat sasaran penyaluran bansos atau inclusion error,” jelasnya.

Selain bansos, Faisal juga menjelaskan alternatif lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan pelaku judi online.

Karena judi online banyak menimpa orang miskin, pengangguran, dan mahasiswa di kalangan muda, Faisal menyarankan pemerintah lebih baik meningkatkan usaha-usaha preventif.

“Jadi bukan hanya yang sifatnya kuratif, preventif dengan cara, pemberantasan judi online itu sendiri. Apalagi pengawasan terhadap platform judi online yang sifatnya gambling game itu juga masih sangat lemah,”  ujarnya.

Selain usaha menghapus judi online, pemerintah, kata Faisal, mestinya lebih banyak menyediakan pembiayaan alternatif para pelaku judi online.

“Karena ini tidak lepas dari tuntutan ekonomi, misalnya mahasiswa itu biaya pendidikannya semakin tinggi. Oleh karena itu bantuan bagi pendidikan, beasiswa, itu ditingkatkan,” terangnya.

Menurut Faisal, perlu juga menambah alternatif lain untuk mahasiswa, seperti kuliah sambil bekerja, dengan kesempatan yang semakin banyak dan disesuaikan dengan kapasitas serta bidang masing-masing mahasiswa.

Untuk masyarakat miskin dan usaha kecil, Faisal mengungkapkan bahwa bantuan produktif yang bersifat insentif perlu dilakukan.

“Jadi bukan hanya bantuan yang produktif, tapi juga insentif yang bisa mendorong masyarakat untuk memiliki dan sudah mempunyai usaha itu diperbanyak. Sehingga bisa meminimalisir masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial untuk terjebak dalam judol,” tandasnya.*

Laporan Novia Suhari