Putusan Hari Pertama PHPU Pileg, 14 Perkara Dikabulkan Sebagian

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)

FORUM KEADILAN – Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan terhadap 37 perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 yang diajukan oleh perseorangan maupun partai politik pada sidang pleno terbuka yang digelar Kamis, 6/6/2024 kemarin.

Dari 37 perkara yang telah dibacakan, terdapat 14 perkara yang dikabulkan sebagian dengan rincian sebagai berikut. Sebanyak 10 perkara diperintahkan untuk pemungutan suara ulang, penghitungan ulang surat suara 1 perkara, dan penyandingan data rekapitulasi hasil suara 3 perkara.

Bacaan Lainnya

Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Hendry Juanda caleg Partai Gerindra pada Perkara Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam pemilu DPRD Kabupaten Cianjur daerah pemilihan (dapil) 3.

MK memerintahkan untuk menggelar  pemungutan suara ulang karena telah terbukti tindakan pelanggaran pemilu.
Pelanggaran tersebut dilakukan oleh Kepala Desa Mentengsari Somantri karena telah membuka kotak suara dan menyebabkan rusaknya surat suara lebih dari satu, sehingga kertas suara tersebut dianggap tidak sah.

Selain itu, pada Putusan Nomor 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN), MK memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang  pada TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Hal ini karena ada surat suara robek yang dinyatakan menjadi sah atau tidak sah. Mahkamah memberikan waktu paling lama 30 hari sejak putusan dibacakan.

Perkara yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait dengan kuota perempuan dalam pemilu sebesar 30 persen juga dikabulkan sebagian oleh MK. Perkara tersebut teregister dengan Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. MK memerintahkan KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang pada dapil Gorontalo 6 karena terdapat empat partai yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan.

Sedangkan pada dapil Bogor 3, MK memerintahkan penyandingan suara pada C.Hasil dan D.Hasil karena adanya kesalahan input perolehan suara Partai Golkar yang harus ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi Bawaslu. Perkara Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tersebut diajukan oleh Partai Golkar.

Sementara itu pada Putusan Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai NasDem, Mahkamah memerintahkan untuk penghitungan ulang surat suara pada 6 TPS di dapil Lahat 4 untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat.

MK Diskualifikasi Caleg Eks Napi

MK mendiskualifikasi seorang caleg Partai Golkar dapil Tarakan 1 atas nama Erick Hendrawan Septian Putra untuk keanggotaan DPRD Tarakan, Kalimantan Utara. Hal ini disebabkan karena Erick dianggap tidak memenuhi syarat administratif pencalonan. Selain itu, ia juga merupakan mantan narapidana dan belum memenuhi masa jeda lima tahun sejak bebas dari penjara ketika mendaftarkan diri menjadi caleg.

Selain itu, Erick juga tidak secara jujur atau terbuka mengumumkan kepada publik mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Putusan Perkara Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan pihak terkait Partai Golkar.

“Menyatakan diskualifikasi Erick Hendrawan Septian Putra sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Kota Tarakan 1,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di Gedung MK.

Erick merupakan salah satu caleg terpilih pada DPRD Tarakan, Kalimantan Utara. Meski dirinya didiskualifikasi, MK menyatakan bahwa caleg yang perolehan suaranya berada pada urutan berikutnya tidak dapat serta merta menggantikan posisi peringkat perolehan suara Erick Hendrawan.

Untuk menghormati dan melindungi hak konstitusional suara pemilih yang telah memberikan suaranya kepada Erick, dan demi meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada calon yang lain, maka MK menyatakan harus dilakukan pemungutan suara ulang pada dapil tersebut.

“Mahkamah berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang hanya untuk 1 (satu) jenis surat suara, yaitu Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilihan anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 dengan tidak mengikutsertakan Erick Hendrawan Septian Putra,” ucap Hakim Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan.

Mahkamah memerintahkan kepada KPU Kota Tarakan di bawah supervisi KPU Kalimantan Utara dan KPU RI untuk melaksanakan pemungutan suara ulang paling lama 45 hari sejak putusan dibacakan.*

Laporan Syahrul Baihaqi