FORUM KEADILAN – Partai Buruh bersama dengan Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis, 6/6/2024.
Mereka menuntut pemerintah segera mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, alasan utama menolak PP Tapera adalah karena tidak ada kepastian nyata dalam kebijakan tersebut.
“Tidak ada kepastian terhadap peserta Tapera untuk mendapatkan rumah,” katanya kepada wartawan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis, 6/6.
Menurut Said, dengan potongan sebesar tiga persen dalam kebijakan Tapera, tidak akan bisa membuat rakyat memiliki rumah dalam waktu 10 tahun atau 20 tahun.
“Pemerintah hanya mengolah uang masyarakat, pemerintah tidak punya hak memotong upah buruh,” ujarnya.
Said juga mempertanyakan di mana rumah-rumah dari program Tapera akan dibangun setelah program tersebut berjalan dan upah dipotong.
“Memang niatnya enggak mau ngasih rumah, niatnya hanya memotong upah,” ungkapnya.
Jika Tapera memang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Said menyarankan pemerintah untuk menyediakan rumah terlebih dahulu sebelum memotong upah masyarakat.
“Pemerintah harus menyiapkan rumahnya terlebih dahulu, baru nanti dipotong (upahnya),” paparnya.
Selain menuntut pencabutan kebijakan Tapera, KSPI bersama Partai Buruh juga menyerukan pencabutan Uang Kuliah Tunggal (UKT), menolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan (KRIS), menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, dan menyerukan penghapusan OutSourcing serta menolak Upah Murah (HOSTUM).
Partai Buruh mengklaim, lebih dari 1.000 massa dari Jabodetabek turut serta dalam unjuk rasa ini.*
Laporan Novia Suhari
