Pertama Kali MK Minta KPU Buka Kotak Suara

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra| YouTube Mahkamah Konstitusi
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra| YouTube Mahkamah Konstitusi

FORUM KEADILANMahkamah Konstitusi (MK) membuka kotak suara untuk pertama kalinya pada sidang pembuktian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024.

Pembukaan kotak suara terjadi pada perkara Nomor 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Golongan Karya di Provinsi Maluku, daerah pemilihan Maluku Tengah IV.

Bacaan Lainnya

Dalam agenda sidang pembuktian pada 28 Mei 2024, Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membawa dan membuka kotak suara pada TPS 10 Desa Wakasihu dan TPS 12 Desa Hitu Lama, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah.

MK beralasan bahwa pembukaan kotak suara dilakukan agar pembuktian perkara menjadi terang benderang.

“Sekarang tolong dibuka, kotak suara ini, kami ingin lihat apakah benar 51 suara dijadikan suara rusak, kami mau liat juga C Hasil dan C Planonya,” kata Saldi dalam persidangan, Senin, 3/6/2024.

Setelahnya, beberapa anggota perwakilan dari KPU Provinsi membuka kotak suara dan mengeluarkan semua surat suara. Saldi lantas bertanya kepada salah seorang anggota KPU Provinsi terkait berapa banyak surat suara pada TPS tersebut.

Anggota KPU Provinsi Samsudin Makuituin, menyebut terdapat sebanyak 169 surat suara pada kotak suara tersebut, termasuk 51 surat suara yang dinyatakan rusak.

Wakil Ketua MK lalu memerintahkan untuk memisahkan 51 suara yang dinyatakan tidak sah pada TPS tersebut untuk dihitung.

“Sudah dilihat ya yang 51 (surat suara) ini dicross semua, kita mau lihat sekarang rekap suara TPS C.Hasil yang menggambarkan komposisi suara,” lanjutnya.

Setelah membandingkan perolehan suara sah dan tidak sah pada C Hasil, Saldi mengatakan jumlah suara yang diterima, termasuk suara cadangan dua persen sebanyak 170 suara. Dari 170 suara tersebut, 166 suara telah digunakan dan empat di antaranya tidak terpakai.

“Berdasarkan apa yang ada di persidangan dan berdasarkan kotak yg kita buka, memang 51 yang dicross tidak masuk dalam surat suara yang kemudian dihitung, kemudian dimasukan ke suara partai,” ucap Saldi

Setelah itu, Saldi juga memerintahkan KPU untuk menunjukan formulir C Hasil Partai Gelora yang menjadi pihak terkait dalam perkara ini. Formulir tersebut menunjukkan bahwa Partai Gelora hanya mendapatkan 50 suara.

“Ini C Plano Gelora kalau dilihat dari total jumlahnya dapet 50 suara, kalau suara yang 51 tadi dimasukan ke Gelora jumlahnya akan menjadi 101. Berarti suara yang tadi tidak masuk ke Gelora ya berdasarkan ini (pembukaan kotak),” ucap Saldi.

Setelah proses pembukaan kotak suara berakhir, Saldi mengatakan bukti baru yang dihadirkan oleh KPU itu sudah cukup bagi MK untuk memutuskan dan membaca secara komprehensif permohonan Partai Golkar.

“Hasilnya sudah kita lihat bersama. Nanti akan kita pertimbangkan. Biarkan kami memutus dengan tenang supaya bisa melihat semua fakta-fakta yang dihadapkan ke Mahkamah,” pungkasnya.*

Laporan Syahrul Baihaqi