Luhut Ingatkan Prabowo ‘Jangan Bawa Orang Toxic’, Demokrat: Memang Harus Hati-hati

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Herman Khaeron usai Rapat Paripurna Masa Sidang IV, Gedung DPR RI, Selasa 5/3/2024. I Novia Suhari/Forum Keadilan
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Herman Khaeron usai Rapat Paripurna Masa Sidang IV, Gedung DPR RI, Selasa 5/3/2024. I Novia Suhari/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan ke Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto agar tidak membawa orang toxic atau bermasalah ke kabinetnya. Partai Demokrat setuju, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming harus hati-hati dengan orang yang berpotensi membuat masalah.

“Saya tidak paham yang dimaksud toxic oleh Pak LBP, mungkin orang yang berpotensi membuat masalah, dan kalau itu yang dimaksud, memang harus hati-hati terhadap orang yang berpotensi membuat masalah,” kata Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, Sabtu, 4/5/2024.

Bacaan Lainnya

Anggota Komisi VI DPR itu lalu menyinggung target yang ingin dicapai dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, target hanya dapat dicapai jika pemerintahan memiliki soliditas dan komitmen kebersamaan yang kuat.

“Karena di pemerintahan Prabowo-Gibran ada target yang ingin dicapai, sehingga harus solid dan memiliki komitmen kebersamaan yang kuat,” ujarnya.

Pesan Luhut untuk Prabowo: Jangan Ajak Orang Toxic

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan ke Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto agar tidak membawa orang toxic ke kabinetnya.

“Untuk Presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke ke pemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita,” ucap Luhut dalam acara ‘Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth’ di Jakarta, Jumat, 3/5.

Hal itu disampaikan Luhut karena berdasarkan pengalamannya selama 10 tahun di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai, permasalahan di Indonesia karena adanya regulasi-regulasi yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

“Saya memperbaiki banyak permasalahan itu,” tuturnya.

Luhut mengungkapkan solusi untuk dapat mengatasi persoalan regulasi yang bertentangan, salah satunya terkait digitalisasi.

Luhut menilai, digitalisasi mampu untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Oleh karena itu, ia mendorong agar digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.

“Saya bilang ke Presiden, ‘Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Luhut menyampaikan pesan kepada Prabowo agar lebih selektif dalam memilih orang untuk menjadi bagian dari cabinet. Ia meyakini, ke depannya Indonesia akan menjadi lebih baik lagi.

Luhut yakin, pada 2045 Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia.*

Pos terkait