Kubu AMIN Pede Menang, Sebut MK akan Kehilangan Kepercayaan Publik Jika Tolak Gugatannya

Direktur Eksekutif Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (THN AMIN) Zuhad Aji Firmantoro saat jadi pembicara dalam acara halal bilahal di Tebet, Senin, 15/4/2024.
Direktur Eksekutif Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (THN AMIN) Zuhad Aji Firmantoro saat jadi pembicara dalam acara halal bihalal di Tebet, Senin, 15/4/2024 | M. Hafid/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Direktur Eksekutif Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (THN AMIN) Zuhad Aji Firmantoro mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) akan kehilangan kepercayaan publik apabila menolak permohonan pasangan calon (paslon) nomor urut 01 dan 03.

Sebelum itu, Aji meyakini bahwa permohonan pihaknya akan diterima oleh MK. Pasalnya, menurut dia, ada beberapa dalil dalam petitumnya yang tidak dapat dibantah oleh para pihak.

Bacaan Lainnya

“Kita yakin (akan diterima permohonannya). Sebagaimana yang sudah kita dalilkan dalam permohonan itu kami merasa apa yang kami tuduhkan tidak bisa dijawab oleh para pihak, sehingga kami memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk permohonan kami dikabulkan,” kata Aji kepada Forum Keadilan saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin, 15/4/2024.

Adapun yang tidak dibantah oleh para pihak, menurut Aji, mengenai cacatnya pendaftaran calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Yang kedua soal bantuan sosial (bansos) dari sisi ilmu ekonometrika, enggak terbantahkan, enggak dibantah setidaknya oleh mereka. Jadi, apa yang membuat kita tidak percaya diri,” ungkapnya.

Aji meyakini bahwa MK akan berani untuk menerima permohonan yang diajukan. Keberanian itu, menurut Aji, tercermin dalam beberapa keputusan MK, seperti penolakan percepatan pelaksanaan Pemilu 2024 dan soal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Sehingga kalau melihat dari tren itu, mestinya kita bisa diterima. Keberanian hakim untuk memberi keputusan yang progresif itu atau yang adil, itu bisa dilakukan mestinya,” ucapnya.

Aji mengatakan, jika MK menolak permohonan tersebut tidak akan berdampak apa-apa kepada pihaknya. Justru, lanjut Aji, MK yang akan kehilangan kepercayaan publik.

“Sekarang kalau ditolak, risikonya ada di MK sebetulnya bukan di kami. Kalau di kami kan paling tidak kemudian tidak dikabulkan saja. Tetapi bagi MK resikonya dia akan kehilangan kepercayaan publik, itu yang bahaya,” pungkasnya.*

Laporan M. Hafid