FORUM KEADILAN – Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, menilai bahwa kesaksiaan empat menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) menguntungkan kubunya sebagai pihak terkait.
Adapun keempat menteri tersebut ialah menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy; Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani; dan Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini.
Menurut Yusril, kesaksian keempat menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu meluruskan misinformasi dan kekeliruan persepsi mengenai bantuan sosial (bansos) yang kerap dituding sebagai pendongkrak suara Prabowo-Gibran.
“Keempat menteri itu walaupun mereka bicara secara normatif, tetapi keterangannya cukup informatif untuk menunjukkan misinformasi dan kekeliruan persepsi mengenai bansos. Itu menguntungkan posisi KPU dan pihak terkait,” kata Yusril saat dihubungi wartawan, Sabtu, 6/4/2024.
Yusril menilai bahwa keterangan empat menteri tersebut menjelaskan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan bansos untuk memenangkan paslon Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
“Bansos disalurkan secara tunai melalui transfer bank dan kantor pos, sehingga tidak mungkin ada titipan pesan untuk memilih paslon tertentu dalam pengiriman uang tunai tersebut,” kata dia.
Yusril juga menyoroti keterangan Mensos Risma yang mengungkap datang ke Komisi VIII DPR membawa pesan keputusan ratas untuk menambah jumlah dana bansos El-nino dengan cara melakukan automatic adjustment anggaran lain, dan hal itu disetujui Komisi VIII.
Sehingga, Yusril menyimpulkan, anggapan politisasi bansos yang digaungkan kedua pemohon, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tidak memiliki bukti dan sekadar narasi.
“Penyaluran Bansos El Nino juga dilakukan secara tunai melalui bank pada akhir tahun 2023. Tidak ada penyaluran bansos El Nino pada awal 2024, yang ditengarai oleh kedua pemohon disalahgunakan untuk memenangkan paslon no 2,” terangnya.
“Politisi bansos yang disebut-sebut para pemohon tidak ada buktinya. Hanya narasi saja,” tutur dia.
Diketahui MK telah selesai menggelar persidangan PHPU Pilpres 2024 dengan agenda terakhir mendengarkan keterangan empat menteri KIM sebagai saksi pada Jumat, 5/4 kemarin.*
