Hakim Konstitusi Arief Hidayat Beri Catatan ke Ahli Prabowo Terkait Sifat Putusan MK

Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis, 4/4/2024 | YouTube Mahkamah Konstitusi RI
Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis, 4/4/2024 | YouTube Mahkamah Konstitusi RI

FORUM KEADILAN – Hakim Konstitusi Arief Hidayat memberikan catatan kepada ahli yang dihadirkan oleh tim hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Andi Muhammad Asrun, dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Arief awalnya menyoroti makalah yang dibuat oleh Arsun terkait sifat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat self executing atau dapat diimplementasikan secara langsung.

Bacaan Lainnya

“Jadi putusan MK itu ad yang bersifat self executing dan ada yang non self executing,” ucap Arief di Gedung MK, Jakarta Pusat, 4/4/2024.

Arief tidak mempermasalahkan apabila Arsun menganggap setiap putusan MK bersifat self executing. Namun, Arief mengatakan, tidak tepat jika Arsun membandingkan apa yang dilakukan KPU terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, dengan putusan MK Nomor 102/PUU-VI/2009.

“Apa yang dilakukan KPU itu mohon dicek kembali, saya belum bisa menyalahkan tapi mohon dicek kembali,” tuturnya.

Arief lantas mengikuti pernyataan ahli dari Ganjar Pranowo-Mahfud MD, I Gusti Putu Artha, yang menyebut setelah perkara 102/2009 diputus, KPU langsung merevisi Peraturan KPU (PKPU) di malam hari.

“Karena pada waktu itu belum ada putusan MK yang mengatakan KPU mengubah atau membuat PKPU harus konsultasi ke DPR. Tapi, kemudian ada pengujian di MK mengatakan PKPU harus disusun dgn konsultasi DPR,” lanjutnya.

Arief pun kembali menegaskan bahwa tidak masalah apabila ahli kubu Prabowo menganggap putusan 90/2023 self eksekuting, tapi ia jelas mengatakan bahwa hal itu tidak bisa disamakan dengan sikap KPU dalam menindaklanjuti putusan 102/2009.

“Tapi ini tidak bisa disamakan dengan Putusan 102/2009 karena putusan ini KPU langsung mengubah PKPU baru kalau mencoblos tidak perlu di DPT tapi mencoblos bisa dgn identitasnya. Saya ingin semuanya clear, harus cermat harus persis, sama-sama Guru Besar tidak boleh mendahului seperti bus kota,” katanya.*

Laporan Syahrul Baihaqi