Eddy Hiariej Sebut MK Tak Boleh Memutus Hal yang di Luar Kewenangan

Ahli dari kubu paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis, 4/4/2024 | YouTube Mahkamah Konstitusi
Ahli dari kubu paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis, 4/4/2024 | YouTube Mahkamah Konstitusi

FORUM KEADILAN – Ahli dari kubu paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) tidak boleh memutus suatu perkara yang berada di luar kewenangannya.

Keterangan itu disampaikan Eddy dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis, 4/4/2024.

Bacaan Lainnya

“Saya konsisten tidak pernah merubah pendapat saya bahwa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya lah sebatas hasil perhitungan suara,” ucap Eddy.

Eddy menjelaskan bahwa hal itu berdasarkan dari interpretasi gramatikal terhadap Pasal 24c Undang-Undang Dasar 1945. Kata dia, hal itu juga selaras dalam Pasal 74 dan 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Menurut Eddy, petitum tim hukum para pemohon mempersoalkan hal yang bukan menjadi kewenangan MK. Oleh karena itu, para pemohon justru memaksa MK mengadili sesuatu yang di luar kewenangannya.

“Mahkamah atau pengadilan tidak boleh memutus sesuatu yang berada diluar kewenangannya,” tuturnya.*

LaporanĀ Syahrul Baihaqi