FORUM KEADILAN – Kuasa hukum pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Otto Hasibuan meyakini, pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 akan membuktikan bahwa bantuan sosial (bansos) tidak ada kaitan dengan kemenangan Prabowo-Gibran.
“Terus terang saja, kami sangat berharap sekali kalau semua menteri dipanggil datang, karena kalau mereka dipanggil, kami tidak terlalu repot untuk membuktikan bahwa semua yang terkait itu tidak ada masalah,” ucap Otto kepada awak media setelah sidang, Senin, 1/4/2024.
Adapun keempat menteri yang dipanggil pada 5 April 2024 ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan Sri Mulyani; dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Menurut Otto, jika para menteri tersebut dipanggil, maka persoalan penyaluran bansos yang dilakukan pemerintah akan lebih jelas.
“Saya punya keyakinan itu akan bisa menjelaskan persoalan dan semua masyarakat Indonesia akan melihat bahwa bansos itu tidak ada kaitannya dengan perolehan jumlah suara yang diperoleh oleh Prabowo-Gibran,” lanjutnya.
Ketika ditanya terkait pemanggilan Menteri Sosial Risma yang berasal dari PDIP, Otto mengaku tidak khawatir. Ia berpendapat bahwa Risma akan berkata jujur karena disumpah.
“Saya harus berpikir positif. Biar pun ibu Risma adalah orang PDIP, saya harus berpikiran positif agar Bu Risma menceritakan yang sebenarnya, ya dong. Saya tidak boleh berprasangka buruk bahwa semuanya saksi-saksi ini akan berkata yang tidak benar,” ucapnya.
“Saya yakin tidak merugikan. Nggak, nggak. Ceritakan dong bahwa bansos itu sesuai dengan Undang-Undang, bansos itu adalah disetujui DPR dan partai,” lanjutnya.
Otto menegaskan bahwa para menteri yang dipanggil harus menceritakan hal yang sebenarnya tanpa ada hal-hal yang disembunyikan.
Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memanggil empat menteri kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin agar hadir dalam sidang sengketa Pilpres 2024 pada Jumat, 5 April 2024.
“Jumat 5 April, kita panggil pihak yang dipandang perlu MK berdasarkan rapat yang mulia tadi pagi,” kata Ketua MK Suhartoyo, Senin.
“Pertama yang perlu didengar, Saudara Muhadjir Effendy Menko PMK, kedua Airlangga Hartarto Menko Perekonomian, ketiga Sri Mulyani Menkeu, keempat Tri Rismaharini Mensos,” lanjutnya.
Suhartoyo mengatakan bahwa pemanggilan keempat menteri ini bukan untuk memenuhi keinginan dari pihak pemohon yang menginginkan kehadiran sejumlah menteri dalam sidang gugatan Pilpres.
Namun, menurut Suhartoyo, keempat menteri dipanggil karena keterangan mereka memang dibutuhkan oleh hakim MK.
Selain itu, MK juga memanggil seluruh anggota DKPP untuk didengar keterangannya pada 5 April mendatang.
“Kelima DKPP,” kata Suhartoyo.*
Laporan Syahrul Baihaqi
