Hak Angket Jadi Tanda Mesra atau Tidaknya Hubungan NasDem dan Jokowi

Jokowi dan Surya Paloh
Presiden Joko WIdodo (Jokowi) dan Ketua Umum (Ketum) NasDem Surya Paloh | Ist

FORUM KEADILAN – Calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengamini usulan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk mendorong hak angket DPR guna mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Namun, partai pendukung Anies-Muhaimin, yaitu NasDem punya kekhawatiran tersendiri dalam menanggapi usulan tersebut.

Bacaan Lainnya

Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali berpendapat bahwa hak angket itu sah-sah saja. Tetapi, usulan itu berpotensi menimbulkan pergolakan.

“Nah kalau kemudian ini dibawa ke angket, dilakukan penyelidikan di DPR, saya khawatir bahwa itu hanya akan menimbulkan gejolak, yang kemudian pada akhirnya ya tidak pada tempatnya,” kata Ali, Rabu 21/2/2024.

Pernyataan Ahmad Ali seolah berbanding terbalik dengan sikap optimis Anies yang bilang bahwa partai di koalisinya akan mendukung usulan hak angket. Ditambah lagi, Ketua Umum NasDem, Surya Paloh sebelumnya dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana.

Mengamati adanya perbedaan sikap dari koalisi nomor urut 1, Pengamat Politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengaku sependapat dengan pemikiran Ali. Menurutnya, hak angket akan menimbulkan pertarungan politik antara pihak kalah pemilu dengan pihak yang ada di pemerintahan.

Ujang mencontohkan, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada hak angket juga di DPR terkait kasus Century. Selama pembahasan hak angket itu, kata Ujang, terjadi gejolak di DPR.

“Iya mungkin itu yang dimaksud Ahmad Ali. Kalau ada hak angket di DPR akan terjadi gejolak, akan terjadi pertarungan politik yang panas di parlemen, yang akan membahas soal hak angket tersebut,” kata Ujang kepada Forum Keadilan, Kamis 22/2/2024.

Menurut Ujang, usulan hak angket ini akan susah terwujud, karena tidak semua partai politik yang mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 1 dan 3 tak satu pandangan.

“Kelihatannya hanya PDIP dan PKS saja mungkin yang mendorong. PKB kan belum tentu, PPP belum tentu, lalu NasDem, kemungkinan tadi NasDem akan ada di koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin,” ujarnya.

Tetapi, lanjut Ujang, kemungkinan NasDem mendukung usulan hak angket juga masih terbuka.

“Kita lihat saja ke depan apa yang terjadi. Apakah hak angket itu akan mulus atau terganjal, atau layu sebelum berkembang,” katanya.

Sementara, saat ditanya soal kemungkinan NasDem meninggalkan Anies, Ujang tidak bisa memastikan. Yang jelas, kata dia, semua keputusan itu dipegang oleh NasDem.

“Apakah akan tetap bersama Anies atau meninggalkan Anies, ya itu hak NasDem saja. Semua tentu akan dikalkulasi oleh NasDem. Semua tentu sudah dipikirkan oleh Nasdem,” jelasnya.

Apakah nanti NasDem akan berkoalisi dengan Prabowo-Gibran, menurut Ujang, keputusan itu akan diambil usai penghitungan suara rampung.

“Kita tunggu apakah NasDem akan terus bersama-sama Jokowi atau nanti seperti apa. Kalau nanti mengusulkan hak angket, berarti masih ada hubungan yang kurang bagus dengan Jokowi. Tetapi kalau hak angket tidak diajukan NasDem, berarti hubungannya cair, bagus lagi dengan Jokowi. Itu saja tandanya,” pungkasnya.

Laporan M. Hafid