FORUM KEADILAN – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dituding melakukan tindak pidana korupsi terkait pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar. Dugaan korupsi tersebut muncul dari berita luar negeri bernama Meta Nex dengan judul “Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation”.
Dalam berita itu, The Group of States Against Corruption (GRECO) mengungkapkan bahwa penyelidikan dugaan korupsi yang menyeret calon presiden (capres) nomor urut 2 itu dilakukan oleh European Investigative Order (EIO) terhadap perusahaan asal Cek yang merupakan pihak ketiga dalam pembelian pesawat tempur.
Pada berita yang sama, GRECO menyebutkan, antara pemerintah RI dalam hal ini Kemenhan sudah menjalin kesepakatan pembelian 12 jet tempur Mirage bekas senilai US$792 juta atau sekitar Rp12,4 triliun.
Namun, informasi itu dibantah oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ketua TKN Rosan Roeslani mengatakanĀ bahwa berita tersebut bohong dan hanya untuk menyudutkan Prabowo.
“Tidak ada permintaan dari pihak yang namanya GRECO dalam rangka yang dituduhkan,” kata Rosan dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu, 11/2/2024.
Sekali tiga uang, juru bicara TKN dan Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa berita yang beredar itu adalah fitnah. Menurut dia, pembelian pesawat tempur tersebut sudah dibatalkan, karena keterbatasan fiskal.
“Jelas ini adalah hoax dan fitnah. Pertama, tidak ada pembelian pesawat Mirage. Meski itu direncanakan, namun sudah dibatalkan,” kata Dahnil.
Untuk diketahui, berita soal dugaan Prabowo terlibat korupsi ini berhembus menjelang beberapa hari sebelum hari pencoblosan. Apakah informasi tersebut betul adanya atau memang hanya untuk mengembosi elektabilitas Prabowo?
Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat menilai bahwa berita tersebut berdampak terhadap elektabilitas Prabowo-Gibran.
Namun kata Cecep, hal itu lagi-lagi bergantung pada karakteristik pemilih, jika pemilih bersikap rasional akan mempertimbangkan untuk mendukung, tapi bagi mereka yang sudah secara primordial mendukung Prabowo, maka akan tetap mendukung sekalipun tersiar informasi dugaan korupsi.
“Itu sudah berbasis primordialnya, tapi buat pemilih rasional itu bisa berpengaruh terhadap kasus-kasus ini ketika muncul yang dapat memengaruhi perilaku mereka,” kata Cecep kepada Forum Keadilan.
Tidak hanya bagi pemilih rasional dan tidak rasional, menurut Cecep, informasi juga dapat memengaruhi para swing voters atau mereka yang belum menentukan pilihan dan para pemilih muda atau generasi millenial serta generasi Z.
Bagi Cecep, generasi millenial dan Z yang sangat terpapar atas informasi tersebut, pasalnya kedua generasi tersebut sangat dekat dengan teknologi dan media sosial. Mereka mencari informasi banyak dari dari media sosial, seperti TikTok.
“Sekarang, apakah sentimennya positif atau negatif? Kalau memang ini kemudian mereka ketika mendapat informasi dan mereka langsung percaya berarti kan ada sentimen negatif nanti ke Prabowo gitu mungkin berpindah pilihan,” ujarnya.
Kendati begitu, Dosen politik UI ini mengaku tidak mengetahui akan kebenaran informasi yang menyebut Prabowo diduga melakukan korupsi. Bisa saja, lanjut dia, berita tersebut hanya spekulasi.
Namun, Cecep mendorong agar pihak media di Indonesia agar melakukan verifikasi terhadap media yang mempublikasi informasi tersebut. Kemudian, juga konfirmasi kepada GRECO sebagai pihak yang mengungkapkan penyelidikan kasus tersebut.
“Dia punya kanal-kanal komunikasi resmi bisa langsung ditanyakan ke GRECO ini, sebenarnya apa asbabun nuzulnya, latar belakang atau penyebab-penyebabnya,” tuturnya.
Cecep juga merasa heran dengan pengungkapan kasus tersebut yang mengaku mengajukan permohonan tindakan terhadap Kedutaan Besar (Dubes) Amerika Serikat, padahal persoalan tersebut terjadi di Uni Eropa.
“Kemudian mereka juga kan ke Dubes Amerika. Masalahnya kenapa itu dari Uni Eropa ke Amerika itu harus ditelusuri,” pungkasnya.
Sebelumnya, Prabowo diduga korupsi terkait pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar. GRECO juga mengaku sudah mengajukan permohonan tindakan kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat terkait hal itu.
Dalam pemberitaan tersebut, terdapat aliran uang jutaan dollar AS ke kantong Prabowo sebagai Menhan. GRECO menyebutkan sumber info tersebut berasal dari dokumen whistleblower dari Parlemen Eropa.
Bahkan, dalam dokumen tersebut juga menyinggung bahwa Prabowo yang merupakan capres pada Pilpres 2024 sedang membutuhkan sokongan dana.*
Laporan M HafidĀ