FORUM KEADILAN – Banyak pihak menilai, langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk memitigasi risiko pangan dapat menguntungkan salah satu pasang calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) di Pemilu 2024.
Dugaan tersebut muncul karena BLT sebesar Rp600 ribu diberikan sekaligus pada Februari ini, yang juga bersamaan dengan berlangsungnya Pemilu 2024.
Jokowi menegaskan, BLT yang digelontorkan bukan lah keputusan sepihak dari pemerintah. Dia mengatakan, sudah ada mekanisme persetujuan dari DPR untuk memberikan semua bantuan sosial kepada masyarakat dari dana APBN.
“Dan itu semuanya sekali lagi, itu kan sudah melalui mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri. Tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita pemerintahan kita nggak seperti itu,” jelas Jokowi usai menghadiri kongres XVI Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat, 2/2/2024.
Jokowi menjelaskan, alasan pemberian berbagai jenis bantuan sosial selama beberapa waktu terakhir, mulai dari bantuan pangan beras, BLT El Nino, hingga yang terbaru, BLT mitigasi risiko pangan adalah untuk memperkuat daya beli masyarakat, terutama mereka yang berada di kelas bawah.
Penguatan daya beli tersebut dianggap penting mengingat adanya kenaikan harga pangan, yang juga diakui oleh Jokowi bahwa fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di berbagai negara.
“Pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara bukan hanya Indonesia. Kedua kita ingin perkuat daya beli rakyat, yang di bawah,” papar Jokowi.
Menurut Jokowi, bantuan sosial yang diberikan sama sekali tidak ada kaitannya dengan upaya politisasi untuk keuntungan pasangan calon tertentu dalam Pemilu 2024.
Pasalnya, lanjut Jokowi, bantuan sosial tersebut telah diberikan jauh-jauh hari sebelum Pemilu 2024, bahkan beberapa di antaranya sudah diberikan sejak September tahun lalu.
“Dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September (2023). BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan,” jelas Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap, anggaran untuk dana BLT mitigasi risiko pangan mencapai Rp11,25 triliun dengan target 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Pencairan BLT pangan dilakukan sekaligus pada Februari 2024 sebesar Rp600 ribu.
“Kalau untuk tiga bulan itu Rp11,25 (triliun) untuk 18,8 juta KPM, untuk periode Januari-Februari-Maret, cair tiga bulan sekaligus,” kata Sri Mulyani di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Senin, 29/1.*
