FORUM KEADILAN – Adanya dana kampanye yang belum atau tak dilaporkan kepada penyelenggara pemilu berbahaya bagi negara. Dana yang tak jelas sumbernya itu menjadi peluang oligarki untuk menyetir Indonesia.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya telah merilis besaran dana kampanye para capres-cawapres untuk Pemilu 2024. Dana kampanye paslon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menjadi pengguna modal awal kampanye terkecil, yakni Rp1 miliar. Dananya berasal dari sumbangan para calon.
Pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki anggaran kampanye terbesar, yaitu Rp31,4 miliar. Anggaran tersebut berasal dari dua sumber. Sumbangan ini berbentuk barang senilai Rp600 juta, dan jasa senilai Rp28,8 miliar.
Sementara pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengawali kampanye dengan modal Rp23,32 miliar. Sumbangan itu berasal dari pasangan calon (paslon), sumbangan parpol, sumbangan perseorangan dan sumbangan perusahaan atau badan usaha.
Banyak Tak Dilaporkan
Kecilnya dana kampanye AMIN sempat menuai polemik. Banyak pihak menilai laporan kubu Anies tak masuk akal. Terlebih dalam safari politiknya, Anies beberapa kali kedapatan menggunakan jet pribadi. Meskipun setelahnya, ada konfirmasi dari NasDem bahwa pesawat tersebut milik Surya Paloh.
Anies sendiri pernah angkat bicara soal sedikitnya dana kampanye yang dilaporkan pihaknya. Ia mengatakan, banyak bantuan iuran dari gerakan rakyat untuk membantu kampanyenya.
Juru Bicara Timnas AMIN, Luluk Nur Hamidah juga setuju bahwa dana kampanye Rp1 miliar memang kecil. Dana kampanye kala ia menjadi peserta pemilihan legislatif (pileg) saja berada di atas angka itu.
Meskpun begitu, kata Luluk, Anies-Muhaimin memiliki dana kampanye yang berasal dari urunan para militan perubahan. Dana tersebut ada di luar rekening kampanye.
Luluk mengaku, ia tak bisa merincikan dana tersebut karena sumbangan itu diberi secara langsung. Tetapi ia memastikan, dana yang diperoleh untuk kampanye AMIN tak melanggar aturan.
“Kami bisa pastikan bahwa AMIN tidak melakukan cara-cara yang melanggar aturan,” katanya kepada Forum Keadilan, Selasa 30/1/2024.
Tak hanya Timnas AMIN, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud juga mengakui adanya dana kampanye dari relawan yang tak tercatat di laporan dana kampanye. Dana tersebut tak bisa dilaporkan lantaran para relawan yang menyumbang tak terdaftar secara resmi.
Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim menjelaskan, modal Rp23,32 miliar yang dilaporkan awal kampanye, itu tidak cukup.
“Apakah dana ini yang tim laporkan kepada KPU itu cukup? Saya rasa ini kalau dijawab jujur tentunya tidak akan cukup,” ujarnya kepada Forum Keadilan, Rabu 31/1.
Tetapi, kata dia, TPN terbantu dengan adanya gerakan-gerakan kampanye dari relawan yang tidak terdaftar resmi di KPU ataupun di TPN sendiri.
“Ini banyak sekali di daerah-daerah yang mungkin tidak bisa terdokumentasi dengan baik,” imbuhnya.
Chico mengatakan, TPN akan terus berusaha untuk melacak dana kampanye di daerah yang tidak diketahuinya untuk didaftarkan kepada KPU. Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan selalu berupaya tertib secara administrasi.
“Jadi semua yang bisa kami data terdokumentasi di kami pasti nya akan kami laporkan. Jadi, kalau ada tambahan dan tidak terdokumentasi tentunya karena kami tidak bisa tahu, karena kampanye dengan dana perorangan itu kami kadang tidak tahu,” jelasnya.
Pelaporan dana kampanye sendiri sebenarnya diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu.
Pasal 6 ayat 1 sampai 3 di aturan tersebut mengatakan, dana kampanye dapat bersumber dari harta pribadi pasangan calon, partai politik, dan pihak lain. Pihak lain yang dimaksud ialah perseorangan, kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
Di Pasal 8, dana pilpres yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling banyak Rp2,5 miliar selama masa kampanye. Sedangkan dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp25 miliar. Adapun dana tersebut ditampung di Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).
Pasal 9 aturan itu menjelaskan bahwa dana kampanye dapat berbentuk uang, barang dan/atau jasa. Sementara Pasal 10 menjelaskan bahwa dana kampanye yang berbentuk uang wajib di tempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
Kemudian untuk transaksi perbankan, setoran tunai ke RKDK pemindahan dana dari rekening penyumbang ke RKDK wajib mencantumkan identitas penyumbang. Sementara untuk barang dan jasa, dicatat sesuai harga pasar yang wajar saat diterima.
Ketika ditanya perihal prosedur pelaporan dana kampanye tambahan, anggota KPU RI Idham Holik hanya mengembalikannya ke aturan tersebut. Tetapi di satu sisi, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai kalau aturan tersebut tidak jelas.
“Seharusnya dilaporkan, tetapi masalahnya aturannya sendiri tidak jelas. Seharusnya ada pertanggungjawaban,” katanya kepada Forum Keadilan, Rabu 31/1.
Sumber Dana Kampanye
Pada Pilpres 2024, pengusaha tampak secara terang-terangan memberi dukungan ke masing-masing calon. Bahkan sebagian dari mereka, turut bergabung menjadi bagian dari tim pemenangan.
Di Timnas AMIN ada Leontinus Alpha Edison sebagai Co-captain. Dia adalah co-founder e-commerce Tokopedia.
Kemudian, ada Gede Widiade sebagai bendahara. Gede dikenal sebagai pengusaha teras Surabaya yang berasal dari Bali. Dia diketahui pebisnis di bidang properti, hotel serta kafe di berbagai daerah di Indonesia. Ia juga sempat memiliki lima klub sepak bola di Indonesia.
Dari NasDem selaku partai pengusung AMIN, ada Surya Paloh dan Ahmad Sahroni. Pada tahun 2018, Surya Paloh tercatat memiliki harta sekitar Rp8,74 triliun. Kekayaan ini yang menempatkan Surya Paloh sebagai orang terkaya ke-77 dari 150 orang di Indonesia versi Globe Asia. Sedangkan, Ahmad Sahroni mendapatkan julukan Crazy Rich Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Belakangan, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla juga merapat ke kubu AMIN. Ia merupakan pemilik dari Kalla Group yang bergerak di bidang perdagangan, transportasi, infrastruktur, properti, manufaktur, energi hingga pendidikan.
Sedangkan dari PKS, ada Ahmad Syaikhu. Ia memiliki kekayaan Rp4,88 Miliar dalam LHKPN KPK per 31 Maret 2022.
Di struktur Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran juga begitu. Setidaknya terdapat delapan pengusaha tersohor di struktur pemenangan mereka.
Pertama di daftar Dewan Pembina TKN, terdapat nama Aburizal Bakrie. Namanya sudah tak asing lagi. Grup Bakrie bergerak di banyak sektor bisnis.
Kedua, Hashim Djojohadikusumo. Ia ditunjuk sebagai Wakil Ketua Pengarah TKN. Hashim adalah pemilik Arsari Group. Perusahaannya bergerak di sektor pertambangan, bioethanol, hingga perkebunan karet.
Ketiga, Putri Kuswisnu Wardani. Putri adalah anak kandung Mooryati Soedibyo yang merupakan pendiri PT Mustika Ratu. Dirinya menjadi anggota penasihat TKN.
Keempat, Maher Algadri. Ia juga jadi anggota penasihat. Ia seorang pengusaha Kongsi Delapan (Kodel) Group. Maher tercatat sebagai konglomerat era Orde Baru.
Kelima, Theo Sambuaga. Theo merupakan Presiden Komisaris PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK).
Keenam, Erwin Aksa. Ia ditunjuk sebagai Wakil Ketua Koordinator Strategis TKN. Keponakan Jusuf Kalla ini menjadi pengusaha nasional mengikuti jejak sang ayah. Namanya mentereng bersama Bosowa Group.
Ketujuh, Rosan Roeslani. Usahanya pernah merambah sejumlah sektor bisnis melalui bendera Recapital Group, dan menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia. Ia sempat menjabat Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi mengundurkan diri karena menjadi Ketua TKN.
Terakhir, Pandu Sjahrir. Ia ditunjuk sebagai wakil bendahara umum. Pandu merupakan keponakan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Ia seorang pengusaha sekaligus Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA).
Barisan pengusaha kaya juga berdiri di kubu Ganjar-Mahfud. Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menunjuk Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid sebagai ketuanya. Dia adalah pendiri merangkap Direktur Utama PT Indika Energy Tbk.
TPN juga menunjuk Denon Prawiraatmadja Deputi Operasi 247. Denon merupakan bos Whitesky, perusahaan pengelola Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma. Perusahaan itu sempat menjadi bagian dari Lion Group tetapi kemudian sudah tidak lagi sejak akhir 2020.
Bendahara TPN diisi oleh Orias Petrus Moedak. Ia dikenal ketika dipercaya menjadi Wakil Direktur Utama di PT Freeport Indonesia, dan berperan dalam pengambilalihan 51% saham Freeport.
Berikutnya, Sekretaris Eksekutif TPN Heru Dewanto. Ia dikenal sebagai pengusaha di bidang jasa konstruksi.
Wakil Ketua TPN Bagas Adhadirga juga seorang pengusaha. Ia dikenal sebagai pengusaha aviasi. Bagas merupakan CEO PT Asia Aero yang diketahui pernah membangun bandara sendiri yakni di Wiladatika Private Airport di Buperta Cibubur.
Selain Bagas, di posisi wakil ketua ada anak Harry Tanoesoedibjo, Angela Tanoesoedibjo. Ia pernah menjabat Direktur PT MNI Entertainment, Wakil Direktur MNC Channels, dan Corporate Finance and Business Development Associate MNCN. Angela sendiri, kini sedang menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat menyebut, pengusaha dan penguasa memang sangat erat kaitannya. PKPU Nomor 18 Tahun 2023 sendiri mempersilakan kelompok/perusahaan mendonasikan uangnya untuk kampanye.
Meskipun begitu, Cecep menekankan, dukungan dari pengusaha kepada kandidat pemimpin negara bukan tanpa alasan. Para pengusaha sebenarnya butuh kepastian terhadap bisnis mereka setelah pilpres.
“Dari sudut pandang taipan, tentu ketika mereka menjalankan usahanya, mereka butuh certain ya, butuh kepastian ke depannya setelah pilpres, bagaimana kondisi politik Indonesia itu bisa mendukung bisnis mereka,” ujarnya kepada Forum Keadilan, Rabu 31/1.
Cecep menilai, keduanya bak simbiosis mutualisme. Pengusaha memberi asupan dana, sedangkan paslon terpilih memberi kepastian terhadap bisnis yang dijalankan.
Bahkan kata Cecep, bisa saja para taipan main dua kaki saat membantu pendanaan pilpres. Tidak hanya terhadap salah satu paslon, melainkan kepada semua paslon. Sehingga, siapapun yang menang dapat memberi kepastian dan bisnisnya aman.
“Itu bisa dimungkinkan dalam sistem politik dan ekonomi yang saling berkelindan. Ada variabel-variabel politik yang kemudian bisa mengintervensi pasar, mengintervensi aktor-aktor ekonomi. Itu harapan-harapan yang mungkin ditanamkan para taipan ini ke para paslon,” pungkasnya.
Namun, dukungan dari pengusaha kaya atau konglomerat tak berarti sepenuhnya baik. Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Lili Romli pernah mengingatkan, dalam politik tidak ada makan siang yang gratis.
“Jika dana kampanye diperoleh dari para pengusaha kakap, dipastikan calon terpilih akan tersandera oleh kaum oligarki,” ucapnya kepada Forum Keadilan, Selasa 26/12/2023.
Imbasnya, kata Lili, jauh panggang dari api. Janji kampanye yang harusnya bisa mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, justru dibelokkan untuk kepentingan oligarki.
“Janji kampanye hanya tinggal janji. Kesejahteraan dan keadilan tidak akan terwujud, karena para oligarki sengaja membiayai kandidat untuk mempertahankan cengkeraman ekonominya,” bebernya.
Bahaya Dana Tak Jelas
Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal adanya aliran dana asing ke bendahara parpol, harusnya jadi pengingat bahwa ada juga ancaman cengkeraman dari oligarki level internasional.
Cecep Hidayat berpendapat, PPATK harusnya terbuka dengan segala temuannya agar tidak menimbulkan fitnah tak berdasar. Sebab, bisa saja dana tersebut bukan berasal dari pihak asing, melainkan dari warga Indonesia yang bekerja di luar negeri.
Tetapi, lanjut Cecep, jika dana asing itu betul adanya, maka berbahaya. Dana tersebut dapat berpengaruh buruk terhadap perpolitikan di Indonesia. Independensi para paslon akan terusik karena adanya intervensi dari pihak asing.
Hal serupa juga diungkapkan Trubus Rahardiansyah. Menurut Trubus, pihak luar sangat suka mempengaruhi calon-calon peserta pemilu yang berpotensi menang.
“PPATK seharusnya temuannya ditindaklanjuti. Mereka suka mempengaruhi calon-calon yang bakal menang saat berkompetisi itu. Karena tujuannya, untuk mempengaruhi kebijakan,” tegas Trubus.
Nantinya, lanjut Trubus, peserta pemilu yang dimodali akan ketergantungan sehingga donatur asing akan memiliki pengaruh yang kuat dalam mengatur kebijakan. Sehingga, kebijakan yang diambil akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi hingga sektor kedaulatan bangsa lainnya.
Terlebih, sebelum Pilpres 2024 berlangsung, marak beredar kabar kedekatan masing-masing kubu dengan pihak asing.
Di awal 2023, Duta Besar Amerika Serikat (AS) Sung Yong Kim sempat berkunjung ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menyorot kunjungan tersebut, Pakar Politik dari American Global University, Jerry Massie berpendapat, ada maksud terselubung di balik kunjungan Sung Yong Kim.
Dia menduga, kunjungan Dubes AS terkait kepentingan pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden di Pilpres 2024. Bahkan, Anies juga disebut-sebut sebagai The Golden Boys negara Paman Sam, Amerika Serikat.
Namun Jubir Timnas AMIN, Luluk, tidak setuju. Menurutnya, Anies ialah Golden Boy Indonesia di mana ia menjadi harapan bagi para kaum ibu, rakyat kecil dan masyarakat yang membutuhkan perubahan.
“Kalau disebut sebagai Golden Boy Amerika, saya akan bilang tidak hanya Amerika saja, tapi Golden Boy Asia. Dia merupakan orang muda progresif dan sosok perubahan,” ungkapnya.
Selanjutnya PDIP. Partai pengusung Ganjar-Mahfud sering disebut memiliki kedekatan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri juga tak menampiknya.
Ketika bertemu relawan di Pendopo Agung Kedhaton, Royal Ambarrukmo, Yogyakarta pada Agustus 2023 lalu, Mega bercerita, ketika Xi Jinping kembali terpilih jadi Presiden Cina untuk periode ketiga, Xi sempat menyurati dirinya. Dalam suratnya, Xi menjelaskan road map Cina 100 tahun ke depan mau seperti apa.
Begitu juga dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ayah dari Gibran Rakabuming Raka ini kerap diisukan dekat dengan Tiongkok, bahkan sebelum pencalonan pertamanya.
Untuk itu, menurut Trubus, keterbukaan sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilu.
Soal adanya dugaan dana asing, Jerry Massie juga setuju. PPATK harus membongkarnya. Ia juga menyarankan agar penyelenggara dan pengawas pemilu memperketat masuk-keluar dana kampanye.
“Iya, nanti mereka akan menguasai sumber daya alam kita. Nah, itulah kalau memang seorang capres tidak punya logistik untuk maju, nanti di situ, beratnya di situ. Mereka punya kepentingan di dalam negeri, ingin menguasai. Nah, ini yang dicari oleh bangsa lain. Jadi, kalau buat saya ini sangat berbahaya sekali,” tutupnya.* (Tim FORUM KEADILAN)
