FORUM KEADILAN – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengimbau agar kampanye Pemilu atau Pilpres 2024 dengan membagi-bagikan sembako secara gratis dilarang.
Bagja menyebutkan bahwa tim kampanye hanya diperbolehkan untuk menggunakan sembako dalam bentuk bazar agar tidak disalahartikan sebagai politik uang.
“Kalau pembagian (sembako) itu free (gratis). Yang dilarang yang free (gratis), kan pemberian sembako, bukan beli sembako,” kata Bagja di Jakarta, Rabu, 31/1/2024.
Ia mengungkapkan Bawaslu sudah memproses dugaan pelanggaran kampanye membagikan sembako di beberapa daerah. Tetapi, Bagja belum menyebutkan kampanye dari pihak mana.
“Ada (dugaan pelanggaran kampanye bagi-bagi sembako), lagi diproses di Sumatera barat misalnya. Sedang diproses,” ujar Bagja.
Sebelumnya diketahui, Sebelumnya, viral foto beras Perum Bulog atau beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) ditempeli stiker calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo-Gibran.
Dalam foto yang beredar, beras yang bertuliskan SPHP itu ditutupi dengan stiker Prabowo-Gibran.
Netizen pun menyoroti foto yang beredar tersebut karena beras SPHP merupakan beras yang dikeluarkan pemerintah melalui Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional untuk bantuan pangan serta dijual lebih murah dari merek lainnya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, bansos beras Bulog dari pemerintah tidak ada yang ditempeli stiker paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Dipastikan tidak ada (Yang ditempeli stiker Prabowo-Gibran),” kata Airlangga kepada wartawan di Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 25/1/2024.
Airlangga menjelaskan, semua bansos merupakan program pemerintah. Ia menegaskan tidak ada program salah satu paslon yang menggunakan bansos pemerintah.
“Kalau bansos semuanya program pemerintah. Tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah, tidak ada,” jelasnya.*