JPPR: Politik Tanpa Perempuan Bisa Jadi Ada Indikasi Ketertinggalan

Peneliti senior Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita di diskusi Pola Pikir Wanita (Polwan) Forum Keadilan, Jumat, 19/1/2024 | Merinda Faradianti/Forum Keadilan
Peneliti senior Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita di diskusi Pola Pikir Wanita (Polwan) Forum Keadilan, Jumat, 19/1/2024 | Merinda Faradianti/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Jelang Pemilu 2024, peneliti senior Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita mengingatkan para pemimpin agar mempertimbangkan keterlibatan perempuan di dalam dunia politik.

“Jika perempuan tidak terlibat dalam sebuah sistem, bisa ditinggal. Kalau pemimpin tidak mengafirmasi keterlibatan perempuan itu bisa jadi ada indikasi ketertinggalan,” katanya di diskusi Pola Pikir Wanita (Polwan) Forum Keadilan.

Bacaan Lainnya

Menurut Nurlia, jika perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan di dunia politik, maka ke depannya kebijakan yang diambil tidak pro perempuan, sehingga menyebabkan kemunduran partisipasi perempuan. Meskipun secara budaya, perempuan agak dikesampingkan atau didiskreditkan.

“Meski faktor budaya juga memengaruhi bahwa jika perempuan bicara politik banyak yang tidak mau mengambil risiko,” sambungnya.

Kata Nurlia, sebagai perempuan, di zaman yang sudah berkembang pesat sudah harus bisa membuka wawasan yang luas. Hal itu bisa didapatkan dari membaca buku, menulis, berkumpul dengan orang yang memberikan pengaruh baik, hingga menghadiri forum diskusi.

Sebagai perempuan, Nurlia saat ini aktif memberikan edukasi proses pemilu. Saat ini, dirinya memandang proses demokrasi Indonesia sedang dalam masa krisis, sehingga menjadi tantangan bagi pemimpin selanjutnya serta masyarakat.

Di JPPR, Nurlia memberikan edukasi melalui media sosial dengan membuat konten serta mengadakan diskusi publik. Tak hanya itu, pihaknya juga sedang menyiapkan penerbitan buku panduan pemilih.

“Jangan sampai ada saparitas informasi di demokrasi,” tutupnya.*

Laporan Merinda Faradianti

Pos terkait