FORUM KEADILAN – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menyebutkan bahwa pemerintah akan melakukan pengkajian soal penghentian sementara beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Pemerintah mengatakan akan menganggarkan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan, di mana sekitar Rp20 triliun untuk LPDP.
“Mungkin kita setop dulu. Jadi, anggaran pendidikan 20 persen nanti sepenuhnya bisa digunakan untuk membenahi pendidikan, termasuk riset dan alokasi pengembangan pendidikan perguruan tinggi bisa ditingkatkan,” ujar Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 16/1/2024.
Ia mengatakan bahwa dana Rp220 triliun tersebut akan dialihkan untuk pengembangan riset dan hal tersebut sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan dana riset.
Tetapi, Muhadjir menyebut bahwa beasiswa LPDP akan tetap berjalan karena LPDP sebenarnya memiliki dana abadi sebesar Rp136 triliun. Dana tersebut akan diputar dan selalu akan menghasilkan imbal hasil.
Dana imbal hasil itu diperkirakan cukup untuk membiayai beasiswa LPDP.
“LPDP tetap jalan. Saya juga kan Ketua Dewan penyantun kemarin kita sepakati, kita harus berani investasi ke tempat yang agak berisiko, tetapi memang juga menguntungkan,” terang Muhadjir.
Diketahui, Presiden Jokowi menyinggung mengenai minimnya anggaran riset dan ia membandingkan dengan keberpihakan Indonesia terhadap riset dengan berbagai negara, salah satunya adalah Vietnam.
Jokowi mengatakan ingin penambahan dana riset dan memerintahkan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim agar dapat merumuskan kebijakan tersebut sebelum pergantian Presiden.
“Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa dimulai tahun ini. Nanti kan sudah ganti Presiden, tetapi dimulai itu yang gede. Jadi, Presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan,” imbuh Jokowi saat membuka Konvensi Kampus XXIX dan Temu Tahunan Forum Rektor Indonesia di Surabaya, Senin, 15/1/2024.*
