FORUM KEADILAN – Anies Baswedan sempat memberikan nilai 11 dari 100 terhadap kinerja Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Nilai tersebut dianggap masih terlalu tinggi, karena Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) menolak mengungkap data dengan dalih data pertahanan harus dirahasiakan.
Pada Debat Ketiga Pilpres 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menyinggung soal pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) bekas oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Anies membeberkan, Kemenhan menggelontorkan anggaran dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membeli peralatan perang tersebut. Padahal, para prajurit TNI minim rumah dinas.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf menyebut, pengadaan alutsista dan rumah dinas untuk prajurit sama pentingnya dalam kekuatan pertahanan.
“Sama pentingnya, kekuatan pertahanan harus membangun kekuatan alutsista dan kesejahteraannya. Kedua itu harus dibangun perlahan,” katanya saat ditemui Forum Keadilan di Tebet, Jakarta Selatan, Senin 15/1/2024.
Araf menjelaskan, jika kekuatan alutsista tidak dibangun dan kesejahteraan prajurit tidak dipertimbangkan, maka kekuatan pertahanan dalam kondisi minimum. Sehingga, perencanaan pertahanan harus dibuat dalam skala prioritas yang baik.
“Program yang tidak relevan tidak perlu dilanjutkan. Problem Prabowo adalah tidak memikirkan skala prioritas dalam perencanaan serta tidak terlihat transparan dan akuntabel,” lanjutnya.
Ia melanjutkan, jika Kemenhan bisa melakukan keseimbangan dalam pengadaan alutsista dan kesejahteraan, maka akan ditemukan skala prioritas. Seperti, meniadakan program-program yang menjadi beban anggaran pertahanan. Nantinya, pengadaan alutsista dan kesejahteraan prajurit akan berjalan beriringan.
“Alokasikan anggaran untuk alutsista dan kesejahteraan. Tiadakan program yang menjadi beban. Jadi, tidak ada alasan Menhan menyebut ini rahasia, karena pertahanan itu adalah barang publik. Sehingga masyarakat harus tahu,” tegasnya.
Saat disinggung soal Anies yang pemberian nilai 11 untuk kinerja Prabowo sebagai Menhan, Al Araf menyebut nilai tersebut terlalu tinggi. Sebab, sebagai Menhan, Prabowo tidak membuat buku bukti pertahanan.
Lalu, pernyataan yang berdalih rahasia serta belanja alutsista bekas menjadi pertimbangan negatif bagi kinerja Prabowo.
“Dia tidak membangun ruang manajemen perencanaan pertahanan yang fokus. Harusnya, dia fokus membangun komponen utama bukan cadangan. Target Minimum Essential Force (MEF) tidak tercapai, ditambah utang juga bertambah ketimbang rezim sebelumnya. Memang kinerja Menhan ini buruk dan gagal,” tutupnya.*
Laporan Merinda Faradianti