FORUM KEADILAN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan respons terkait permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk menunda penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Presiden Jokowi, mengenai Keppres itu masih dalam proses tersebut.
“Semua masih dalam proses. Semuanya masih dalam proses,” kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di St Regis, Jakarta, Jumat, 22/12/2023.
Jokowi mengatakan, surat pengunduran diri Firli Bahuri sebagai Ketua dan Pimpinan KPK belum sampai ke meja kerjanya.
Tetapi, surat pengunduran diri itu sudah diterima oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
“Belum, belum sampai di meja saya. Tetapi sudah disampaikan ke Mensesneg tapi belum sampai ke meja saya,” terang Jokowi.
Dikabarkan, ICW meminta kepada Presiden Jokowi untuk menunda penerbitan Keppres pengunduran diri Firli dari KPK.
Disampaikan oleh Peneliti ICW Kurnia Ramadhana setelah Firli Bahuri mengumumkan mundur dari KPK di tengah sidang dugaan pelanggaran etik berjalan di Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
“ICW mendesak Presiden Joko Widodo untuk menunda penerbitan Keputusan Presiden terkait dengan pengunduran Firli Bahuri sebagai Pimpinan KPK hingga proses persidangan etik di Dewan Pengawas selesai,” ujar Kurnia, Kamis, 21/12/2023.
Kurnia menduga Firli ingin mengikuti tindakan yang dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang mengundurkan diri agar proses sidang etik di Dewas KPK dihentikan.
Pada saat itu, Lili Pintauli diduga melakukan pelanggaran etik terkait dugaan menerima akomodasi hotel dan tiket menonton MotoGP 2022 di Mandalika dari salah satu badan usaha milik negara (BUMN).
“Cara-cara semacam ini kian menunjukkan bahwa Firli Bahuri penakut dan ingin lari dari pertanggungjawaban etik di KPK,” kata Kurnia.
“(Penundaan) ini penting Presiden lakukan. Sebab, jika model seperti Lili diteruskan, maka berpotensi ditiru oleh Pimpinan KPK mendatang jika tersangkut dugaan pelanggaran kode etik berat,” lanjut Kurnia.
Sebelumnya, Firli Bahuri menyatakan mundur dari KPK sebelum masa jabatannya berakhir. Ia mengaku telah melayangkan surat kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
“Maka saya mengakhiri tugas saya sebagai Ketua KPK dan saya menyatakan berhenti,” kata Firli kepada media di Gedung ACLC KPK C1, Jakarta Selatan, Kamis, 21/11.
Firli mengungkapkan, dirinya tidak ingin melanjutkan jabatan dan sudah menyampaikan pengunduran diri kepada ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan anggota Dewas lainnya.
Firli juga mengucapkan terima kasih kepada kepala negara Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa tidak mudah memberantas korupsi di Tanah Air. Hal tersebut dilakukan Firli selama mengabdi sejak empat tahun terakhir.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Ma’ruf Amin dan segenap anak bangsa di mana pun berada yang telah membersamai saya termasuk rekan-rekan media,” ujarnya.
Mundurnya Firli sebagai ketua KPK di tengah dirinya terjerat di ranah pelanggaran etik serta dugaan perkara pidana.
Diketahui, Firli diduga melakukan sejumlah pelanggaran etik di antaranya dugaan pertemuan dengan pihak berperkara, yakni eks Mentan Syahrul Yasin Limpo, serta tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) termasuk hutang dan proses penyewaan rumah di Jalan Kertanegara 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Sedangkan di ranah pidana, Firli telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasaan kepada Syahrul Yasin Limpo. Ia dijerat sebagai tersangka pemerasan hingga gratifikasi.*
